MEDANHEADLINES.COM, Medan – Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting angkat bicara soal UNESCO menjatuhkan kartu kuning atau peringatan kepada Toba Caldera Global Geopark atau Geopark Kaldera Toba. Ia mengaku kecewa dengan para pemangku kebijakan di Danau Toba, terkait peringatan itu.
Kartu kuning diberikan karena minimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumut. Keputusan memberikan kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba di kawasan Danau Toba diumumkan oleh UNESCO melalui laman resmi unesco.org.
“Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu? Dua tahun ke depan, itu kan tidak lama. Kalau tidak dibenahi, dicabut loh kita dari UNESCO. Dan mengambil itu kembali tidak gampang,” ucap Baskami kepada wartawan di ruang kerjanya, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Kamis (14/9/2023).
Baskami mengatakan akan membicarakan terkait kartu kuning ini kepada Pj Gubernur Sumut, Hassanudin untuk mengumpulkan pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba, supaya ada langkah cepat untuk memperbaiki apa yang kurang. Sehingga kartu kuning tersebut bisa segera dicabut UNESCO.
“Nanti akan saya laporkan sama Pj Gubernur. Supaya ini dicek kembali apa sebabnya, kenapa tidak ada fungsi mereka itu. Ini kan vakum semua pengurus-pengurusnya,” katanya.
Menurutnya, pemberian kartu kuning ini terjadi karena banyak pihak-pihak yang tidak menjalankan tugasnya, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan stakeholder lainnya. Jika menjalankan tugas dengan baik, pasti UNESCO tidak akan mengeluarkan peringatan untuk Danau Toba.
“Dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba, itu masalah sebenarnya. Dua tahun itu bukan waktu yang lama. Harus banyak yang mesti dibenahi agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia,” ucap politisi senior PDI Perjuangan itu.
Baskami meminta dan mendorong para pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO. Sehingga kartu kuning bisa segera dicabut dari Danau Toba.
“Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini sebenarnya pengelolaan Danau Toba sudah gagal. Diganti dengan yang punya kemampuan. Ini bukan tempat main-main, kita harus ril dengan program ini,” tegasnya.
Selain itu, Baskami meminta Pemprov Sumut harus backup. Oleh sebab itu, Pj Gubernur Sumut harus turun tangan melakukan tindakan untuk Danau Toba. Apalagi, Sumut akan dihadapi dengan Pemilu dan PON di 2024 yang menjadi fokus. Kalau tidak dikerjakan sekarang, bisa kehilangan Geopark Kaldera Toba dari UNESCO.
“Ini mau tahun Pemilu dan PON, itu bisa ketinggalan kalau tidak sekarang dibenahi. Kalau ada pengurus yang tak mampu melaksanakannya maka mundur saja dan diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya,” katanya.
Baskami juga meminta Pj Gubernur Sumut untuk mempertanyakan konsep dari pihak pemangku kebijakan dalam mengembangkan Danau Toba, termasuk kartu kuning ini supaya bisa dicabut dari Danau Toba. Sebab, pemerintah pusat sudah bekerja keras untuk membangun infrastruktur di danau terbesar di Asian itu.
“Ini yang saya dengar hanya rapat, actionnya gak ada, apa artinya. Tadi saya sudah sampaikan sama Pj Gubernur, pertama semua pengurus Geopark ini diundang. Kenapa ini sebenarnya, kelemahannya di mana. Apakah di Pemprov Sumut atau mereka yang tidak mampu. Kalau memang gak mampu, ya mundur. Diganti orang yang punya kemampuan,” pungkasnya. (Red)
