MEDANHEADLINES.COM, Tapsel – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Selatan (Tapsel) menetapkan dua orang tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran hibah yang ditampung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021 lalu.
Kedua tersangka adalah Pengurus Cabang Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tapsel berinisial ZL dan RL.
Kejaksaan Tapsel, dalam konferensi pers Selasa (31/1/2023) menjelaskan penetapan ini berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh tim kejaksaan.
Namun Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Hukum ( AMPUH ) Sumatera Utara ( Sumut ) mengaku heran dengan penetapan tersangka ini.
“Mengapa Bupati Tapsel periode 2010-2020 tidak ditetapkan tersangka?” tanya Supriyanto, aktivis AMPUH Sumut, Minggu (5/2/2023).
Menurutnya selain kasus KONI Tapsel, Kejari Tapsel juga pernah menangani kasus KNPI Tapsel juga menjadi penerima Dana Hibah tahun 2019 dan 2020 seperti KONI Tapsel.
Dimana saat itu Bupati Tapsel yakni Syahrul Pasaribu memberikan dana hibah kepada KNPI Tapsel yang saat itu Ketuanya adalah Hajrul Aswad Siregar dan Sekretarisnya Dolly Putra Parlindungan Pasaribu. Namun mengapa Syahrul sebagai pemberi dana hibah tidak dijadikan tersangka.
Berdasarkan data yang dihimpun wartawan, Kejari Tapsel pernah memanggil sembilan orang terkait penggunaan dana hibah Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Tapsel tahun anggraan 2019 pada Akhir Desember 2021.
Kejaksaan menduga dana Rp 800 juta tersebut diselewengkan oleh pengurus KNPI Tapsel periode 2018-2021.
Kala itu Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapsel Samandhohar Munthe menyebutkan, dari sembilan orang tersebut, beberapa di antaranya merupakan pengurus KNPI Tapsel periode 2018-2021. Salah satunya adalah Nasrul Siregar, yang ketika itu menjabat bendahara.
Kejaksaan mencatat ada 14 kegiatan yang dilaporkan KNPI menggunakan dana hibah itu dan sedang didalami apakah ada kegiatannya fiktif atau ada yang di-markup.
Supriyanto mengatakan hingga kini kasus hukumnya masih simpangsiur dan tidak ada penetapan tersangka. Menurutnya, Bupati yang menjabat saat itu harus diperiksa juga terkait pemberian dana hibah tersebut. Mengapa dana hibah diberikan kepada kedua organisasi itu dan bagaimana laporan pertanggungjawabannya kepada bupati?
“Yang pasti itu di masa itu Dolly Pasaribu Sekretaris KNPI yang kini Bupati Tapsel,” ungkap Supriyanto.
AMPUH, tambah Supriyanti, berkomitmen akan mengawal dan mendesak Kajari Tapsel untuk serius mengangani kasus korupsi dana hibah KONI dan KNPI Tapsel.
“Bila terindikasi Kajari Tapsel tidak serius menangani kedua kasus itu, maka AMPUH Sumut akan menggelar aksi unjuk rasa di Kejati Sumut,” tandas Supriyanto.
Terkait penetapan tersangka kasus dana hibah KONI Tapsel, Kasi Intel Kejari Tapsel, Gunawan Martin Panjaitan menjelaskan kedua tersangka belum ditahan.
“Ini masih penetapan tersangka,” kata Gunawan.
Modus dugaan korupsi tiga tahun anggaran tersebut dari berbagai kegiatan yang difiktifkan dan mark-up, namun tidak dijelaskan secara detail.
Sementara itu, Plt Ketua KONI Tapsel, Haris Yani Tambunan yang dikonfirmasi mengungkapkan bahwa kedua tersangka ZL dan RL bukan pengurus lagi.
“Tidak pengurus lagi, dulunya mereka itu menjabat” Kata Haris Yani Tambunan.(*)
