Rugikan Negara Rp 34 Miliar, Eks Bupati dan Sekdanya Diantarkan Kejatisu ke Penjara

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Mantan Bupati Tobasa, ST (75) dan Eks Sekretaris Daerah, PS (70) terpaksa merasakan dinginnya lantai penjara. Bukan tanpa sebab, keduanya ditahan Kejaksaan Tinggi Sumut (Kejatisu) karena terlibat kasus dugaan korupsi dan merugikan negara Rp 34 miliar lebih.

Menurut Kepala Kejatisu IBN Wiswantanu, melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, kedua tersangka terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengalihan status Areal Penggunaan Lain (APL) hutan Tele. Berkas perkara dan kedua tersangka telah diserahkan jaksa penyidik Kejatisu kepada jaksa penuntut umum (JPU) Kejatisu yang berkolaborasi dengan JPU Kejari Samosir.



“Dikarenakan kejadian perkara di Samosir, JPU Kejari Samosir menerima berkas dari jaksa penyidik Kejatisu yang koordinatornya dari Kejati Sumut,” ujar Yos Tarigan melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Rabu (3/11/2021) malam.

Sebelumnya, kata Yos, Kejari Samosir telah menetapkan tiga tersangka yakni mantan Bupati Tobasa ST, mantan Sekda Tobasa PS dan eks Kepala Desa Partungko Naginjang yang juga bekas anggota DPRD Samosir, BP. BP sudah ditahan lebih awal.

Hasil penelitian jaksa, kasus dugaan korupsi pengalihan status APL Tele yang menjadi milik pribadi berupa pemukiman dan lahan pertanian. Berdasarkan hasil audit BPKP wilayah Sumut, perbuatan para tersangka ditemukan adanya potensi kerugian negara.

“Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 34 miliar lebih,” ujar Yos.

Yos menjelaskan, dalam kasus ini tersangka ST terbukti tidak melaksanakan tugasnya sebagai Bupati. Sebab, dia tidak melakukan pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan Landreform sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 5 Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform.


Sedangkan PS telah menyalahgunakan jabatannya sebagai Sekda pada masa itu (2003). Dia mengusulkan nama-nama yang bukan warga setempat dan bukan pula petani di daerah itu.

Yos menambahkan, akibat perbuatannya kedua tersangka disangkakan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Saat ini kedua tersangka dititipkan ke Rutan Tanjung Gusta Medan untuk proses hukum selanjutnya,” ungkap Yos. (Fad)


Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.