Kampanye Anti Hukum Mati, KontraS Sumut Gandeng Media Lokal

Rahmad Muhammad, Staf Kajian dan Pengembangan KontraS Sumut (kanan) saat berkunjung ke Kantor Medanheadlines.com di Komplek Kejaksaan No 1 Medan Tuntungan

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Penerapan hukuman mati masih jadi perdebatan panjang yang selalu menimbulkan pro dan kontra.

Sebagian pihak mensinyalir hukuman mati merupakan hal yang relevan dan diperbolehkan,namun sebagian lagi menilai penerapan hukuman mati merupakan pengangkangan terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Polemik yang belum berujung ini mendorong KontraS Sumatera Utara melaksanakan audiensi ke instiusi media, sebagai langkah menelaah, mendiskusikan hingga mengukur efektifitas penerapan hukuman mati dari berbagai perspektif.

KontraS Sumut beranggapan, dalam konteks wacana pro kontra hukuman mati, rekan-rekan media punya peran yang sangat penting.

Selain mampu memberikan edukasi bagi masyarakat, media juga berperan dalam melakukan monitoring berbagai peristiwa yang terjadi. Sebab, ditengah penegakan hukum yang masih carut marut ini, bukan tidak mungkin vonis hukuman mati justru diberikan tidak tepat sasaran.

“Eksekusi hukuman mati sangat berpotensi dilakukan kepada mereka yang tidak bersalah apalagi di tengah situasi sistem peradilan dan pengadilan yang buruk saat ini. Mereka yang telah dieksekusi ternyata tidak bersalah tentu tidak bisa dikembalikan hak atas hidupnya”, ungkap Rahmad Muhammad, Staf Kajian dan Pengembangan KontraS Sumut saat berkunjung ke Kantor Medanheadlines.com di Komplek Kejaksaan No 1 Medan, Kamis (10/6)

Rahmat menambahkan, sebagai negara hukum yang bertujuan pada tegaknya perlindungan hak asasi manusia, Indonesia bersepakat bahwa hak hidup harus dilindungi. Namun, di sisi lain, Indonesia termasuk 58 negara yang masih mempertahankan dan menormakan hukuman mati. Padahal hak untuk hidup merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap manusia.

“Negara harus memberikan jaminan perlindungan dan keamanan terhadap setiap warganya sesuai dengan Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”, ujarRahmat

Selain itu, kata Rahmat, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 29 pada 18 Desember 2007 telah meminta kepada seluruh negara untuk melakukan moratorium penggunaan hukuman mati dalam sistem hukumnya. Hal tersebut merupakan salah satu langkah menuju penghapusan hukuman mati.

“Sebagai negara yang tergabung dalam komunitas internasional tersebut, Resolusi PBB tersebut menjadi salah satu instrumen hukum internasional yang tidak bisa diabaikan begitu saja oleh Indonesia”, ujar Rahmat

Dari rangkuman data yang dihimpun oleh Imparsial sepanjang2019-2021, setidaknya terdapat 115 Vonis hukuman mati yang terdiri dari 82 kasus narkotika, 33 kasus pembunuhan dan 1 kasus terorisme. Terpidana hukuman mati didominasi oleh pelaku tindak pidana narkotika. Sebagai contoh, pada tahun 2018, 81% hukuman mati dijatuhkan untuk kejahatan terkait narkotika; kejahatan lainnya adalah pembunuhan berencana (17%) dan terorisme (2%).

Rahmat menjelaskan, dalam sebulan belakangan ini KontraS Sumatera Utara mencoba menghimpun berbagai temuan terkait praktek hukuman mati di Sumatera Utara. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM terdapat 37 narapidana mati (sudah inkracht)di lapas kelas 1 kanwil Sumut yang tengah menunggu eksekusi.

“Angka tersebut terdiri dari 27 kasus narkotika, 8 kasus pembunuhan, dan 2 kasus perampokan.Ini bisa bisa bertambah mengingat beberapa terpidana mati masih dalam proses hukum di pengadilan” Kata Rahmat

Menentang hukuman mati bukan berarti menjadikan KontraS Sumut membenarkan atau membela pelaku kejahatan. Itu adalah dua persoalan yang berbeda.

Mereka yang telah kehilangan orang yang dicintai dalam kejahatan yang keji berhak melihat pelaku kejahatan dimintai pertanggungjawaban melalui pengadilan yang adil tanpa harus melalui hukuman mati.

Rahmat menambahkan, Dukungan publik yang kuat untuk hukuman mati seringkali berdasarkan kurangnya informasi terpercaya tentang hal itu. Paling sering adalah keyakinan keliru bahwa hukuman mati akan mengurangi angka kejahatan. Banyak pemerintah yang tergesa-gesa menyebarkan keyakinan keliru ini meski tanpa bukti yang mendukungnya

Lebih jauh, KontraS melihat tidak ada korelasi yang jelas antara hukuman mati dengan menurunnya jumlah kejahatan. Salah satu narasi yang dibangun penggunaan hukuman mati untuk memerangi narkotika.

“Faktanya hukuman mati sama sekali tidak efektif menurunkan angka kejahatan terutama peredaran narkotika. Sumut merupakan salah satu wilayah dengan angka terpidana mati yang tengah menanti eksekusi tertinggi justru menjadi provinsi dengan angka peredaran narkotika terbesar di Indonesia”, pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Pemimpin Redaksi Medanheadlines.com Ari Lubis mengapresiasi adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KontraS Sumut dengan cara menggandeng media-media lokal

Menurutnya, Media-Media lokal perlu mendapat wawasan yang cukup terhadap Wacana penghapusan Hukuman mati ini

” Kita ucapkan terima kasih atas kehadirannya, Dan kami sangat mengapresiasi wacana yang dibawakan oleh kawan-kawan dari KontraS sehingga media mendapat informasi dan juga pandangan baru dari wacana penghapusan hukuman mati ini,” Jelasnya didampingi jurnalis Medanheadlines.com Fadli

Ari juga menjelaskan, Kehadiran media memang sangat penting sebagai corong informasi dan edukasi yang benar ke pada Masyarakat,

” Bukan untuk memihak namun dapat memperkaya referensi kepada masyarakat Sehingga kehadiran wacana penghapusan hukuman mati bisa tepat sasaran” tutupnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *