Terima Pengembalian Dana Desa Rp 6,9 Miliyar, Kajari Sibolga : Masih Tahap Awal

MEDANHEADLINES.COM, Sibolga – Kejaksaan Negeri Kota Sibolga menunjukan keseriusannya dalam melakukan pencegahan korupsi di wilayah Pantai Barat Sumatra.

Salah satu buktinyanya adalah menerima pengembalian dana desa Sebanyak Rp 6,9 Miliyar dalam waktu 2 minggu.

“Kita tidak akan main-main. Kalau masih bisa dicegah, untuk apa harus sampai ada korban (Tahanan),” kata Kajari Sibolga, Henri Nainggolan saat menggelar konferensi pers, Senin (1/3/2020).

Henri mengatakan, di Tapteng terdapat 159 desa yang menyebar di beberapa Kecamatan. Dana sebesar Rp 6,9 Miliyar diperoleh dari 95 Desa.

“Satu desa itu diperoleh dana sebesar Rp73 juta lebih,” ungkapnya.

Dikatakan Henri, terjadinya pengembalian dana desa itu setelah adanya laporan dari masyarakat.
Penyediaan Alkes dari dana desa tidak ditemukan.

“Kasihan kepala desa nya, uang sudah diserahkan, namun pihak ketiga tidak bisa memenuhi (Alkes),” jelasnya.

Henri mengatakan, ada sebanyak 159 desa di Tapteng. Namun, tidak semua terlibat dalam pengembalian dana itu.

Menurut Henri, pada Tahun 2020 ada sebanyak 95 desa yang setuju menggunakan dana desa untuk penyediaan Alkes.

“Namun, sejak Maret hingga Desember, Alkes tersebut tidak dapat dipenuhi oleh pihak ketiga (Perusahaan),” kata Henri.

“Kemudian kita memangggil pihak terkait untuk pengembalian dana tersebut, yakni pihak ketiga (perusahaan), Dinas PMD, dan kepala desa,” tambahnya.

Henri mengaku, saat ini Kejari Sibolga akan terus bekerja dalam melakukan pencegahan Korupsi di wilayah kerja nya.

“Ini masih tahap awal, kita akan terus melakukan pencegahan (korupsi). Kalau masih bisa dicegah, untuk apa dilakukan penindakan,” tutupnya. (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *