Sumut  

Akademisi : KPU Serdang Bedagai Harus Segera Laksanakan Putusan PTTUN

MEDANHEADLINES.COM – Akademisi Hukum Andri Agam S.H menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) Serdang Bedagai harus segera melaksanakan putusan dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) tentang sidang gugatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020. Karena putusan PTTUN bersifat konkret, individual dan final.

“Artinya KPU Sergai harus segera membatalkan SK penetapan nomor urut 2 Soekirman dan Tengku Ryan, jika tidak dilaksanakan maka ada sanksi berupa sanksi administrasi, denda, sanksi sosial hingga pelaporan ke DKPP,”Ujarnya menanggapi putusan PTTUN soal pilkada Sergai, Minggu (15/11).

 

Ia menilai ada batas waktu atas putusan PTTUN dan jika pihak tergugat dalam halnini KPU Sergai tidak melaksanakannya maka putusan itu berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.

“Ini harus segera disikapi KPU Sergai, apakah menerima seluruh putusan itu atau menolaknya dan mengajukan kasasi di MA,”Tambahnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Janpatar Simamora SH MH yang mengatakan bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.
Sebagai konsekuensinya, maka segala aktivitas kenegaraan wajib patuh dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku.

“Artinya, hukum menjadi landasan bertindak serta pijakan bagi pelaksa­naan roda pemerintahan, mulai dari tingkatan yang lebih tinggi sampai derajat terendah hierarki pemerin­tahan. Jika kemudian ditemukan adanya pihak, lembaga atau pejabat negara maupun pemerintahan yang tidak menjalankan apa yang sudah menjadi hu­kum, maka kemudian menjadi patut dipertanyakan akan motif yang terkandung di balik ketidakpatuhan dimaksud,”Jelasnya.

Ketua Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Utara Safrida R Asahan mengatakan sesuai dengan UU nomor 10 tahun 2016 pasal 154 ayat 6 menyatakan jika ada gugata terhadap tahapan pilkada maka penyelesaiannya harus dilakukan di Bawaslu terlebih dahulu, selanjutnya ke Pengadilan dan terakhir kasasi di Mahkamah Agung.

“Sesuai dengan UU nomor 10 itu juga terdapat point bahwa KPU harus melaksanakan putusan PTTUN atau MA. Jika para pihak tidak menerima putusan PTTUN maka diarahkan ke Mahkamah Agung dan diberikan waktu 5 hari untuk memutuskannya,”Katanya.

Bawaslu hingga kini masih menunggu langkah yang akan diambil KPU menyikapi putusan PTTUN itu. Bawaslu menilai dalam 5 hari ini KPU harus mengambil sikap, jika tidak juga maka putusan PTTUN akan berkekuatan hukum tetap atau ingkrah.

“Kami belum turun kesana, belum ada diskusi oleh KPU, jadi kamipun masih belum tau dan masih melihat langkah KPU,”Ungkapnya.

Sementara itu, tim legal dari Dambaan Ismet Lubis SH, MSP mengatakan tim dambaan sudah melaporkan komisioner KPU Serdang Bedagai ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

“Tanggal 18 November ini kita akan sidang di DKPP, patut diduga KPU Sergai melanggar aturan soal penetapan calon, DKPP bakal memberhentikan mereka,”Katanya lagi.

KPU Sumut Belum Terima Salinan Putusan

Sementara itu, Ketua KPU Sumut Herdensi mengaku hingga kini pihaknya belum menerima salinan putusan dari PTTUN soal putusan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020. Dirinya juga masih menunggu laporan dari KPU Serdang Bedagai mengenai langkah yang akan diambil.

“Kami belum menerima salinan putusan itu, masih menunggu dan akan mempelajarinya sebelum mengambil keputusan apa yang akan dilakukan. Akan dipelajari dulu hasil putusan majelis dan apa yang menjadi pertimbangan majelis memutuskan itu,”Ungkapnya.

Pihaknya juga sangat menghargai putusan pengadilan dan akan mempelajaribya lebih lanjut. “Ini bisa juga jadi ruang melakukan kasasi ke MA. Alternatif itu diberikan sesuai dengan Undang Undang yang berlaku,”Ujarnya.

PAN Tidak Konsisten

Sementara itu pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Fernanda Putra Adela mengatakan polemik yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai ini akibat dari inkonsistensi PAN dalam mengusung kandidat paslon.

“Apa yang dilakukan PAN ini membuat riuh di Serdang Bedagai. Padahal di Undang Undang sudah jelas Partai tidak boleh menarik dukungan kecuali paslon yang mundur dari dukungan partai itu,”Katanya.

Sebenarnya apa yg dilakukan KPU saat menerima Haji Darma Wijaya dan Haji Adlin Umar Yusri Tambunan saat didukung PAN sudah tepat, namun pencabutan dukungan itu membuat pilihannya kurang tepat.

“Setelah KPU Sergai menerima salinan putusan PTTUN maka harus segera berkomunikasi dengan KPU RI dan Bawaslu untuk mendapatkan supervisi dari lembaga itu,”Tambahnya.

Dirinya juga memperkirakan jika KPU Serdang Bedagai mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung maka putusan MA akan memperkuat putusan PTTUN. “Diperkirakan putusan MA bakal memperkuat hasil putusan PTTUN alasannya karena diregulasinya begitu, parpol tidak boleh menarik dukungan,”Jelasnya.

KPU RI juga harus turun tangan menyelesaikan permasalahan Pilkada Sergai ini bisa berupa Peraturan KPU ataupun keputusan Ketua KPU RI “KPU RI harus memberikan fatwa karna KPU Sergai tidak akan bisa bekerja sendiri. Paling tidak mengeluarkan SK Ketua KPU soal pilkada Sergai ini,”Tutupnya. (tri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.