Konflik di Zona Otorita Toba Usai, Masyarakat Terima Santunan

Direktur BPODT Arie Prasetyo (batik hijau) saat memberikan santunan secara simbolis ke warga yang tanamannya terdampak pembangunan. (Afd)

MEDANHEADLINES.COM, Toba – Proses pembangunan di lokasi wisata Danau Toba dipastikan akan kembali dilanjutkan. Sebab, konflik dengan masyarakat di beberapa desa yang masuk di lahan Zona Otorita sudah terselesaikan. Sebanyak 204 warga yang mengelola di lahan itu sepakat menerima santunan atas tanaman mereka yang terdampak pembangunan. Santunan akan disalurkan dalam dua tahap.

Penyerahan pertama digelar Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) di Kantor Bupati Toba pada Jumat (10/7) yang disaksikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio melalui teleconference. Sebanyak Rp26,1 miliar diberikan kepada warga yang menanam di 255 petak lahan di Zona Otorita. BPODT menggandeng Bank BRI dalam proses penyerangan santunan.

“Jadi bukan lahannya yang diganti. Tapi, lahan itu dihitung karena di atasnya ada tanaman milik 204 masyarakat,” kata Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo kepada medanheadlines.com usai pemberian santunan.

Arie menjelaskan, total lahan di Zona Otorita Danau Toba yang terdampak dengan masyarakat ada 386, 72 hektar. Seluas 279 hektar sudah bersertifikat. Itulah dana santunan yang diberikan hari ini. Sedangkan tahap dua seluas 107,72 hektar akan diserahkan dengan proses yang sama.

“Jadi, filosofinya dana kerohiman atau santunan itu bukan ganti rugi lahan. Tetapi ini niat baik pemerintah supaya perekonomian warga yang ada di lahan itu bisa berlanjut. Karena waktu itu pemerintah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanam, bentuknya kerja sama hutan kemasyarakatan,” ucap Arie.

Pemberian santunan, lanjut Arie, telah melalui kajian yang dilakukan oleh tim independen. Tim bekerja sesuai Perpres Nomor 62 tahun 2018 dan SK yang dikeluarkan Bupati Toba Darwin Siagian. Nominal santunan setiap tanaman warga dinilai secara wajar oleh Tim terpadu penanggulangan dampak sosial kemasyarakatan.

“BPODT tidak terlibat dalam penghitungan nilainya. Tugas kami hanya menyiapkan anggaran untuk pembayaran itu. Jadi,┬ásemua akuntabilitasnya sudah kita lakukan dengan baik,” jelas Arie.

Terkait kelanjutan pembangunan sebenarnya sudah ditunggu oleh kementerian PUPR. Harusnya tahun ini dilakukan dengan masif, tapi ada beberapa penghematan anggaran yang harus dilakukan karena wabah Covid-19. Sehingga akan dimulai kembali tahun depan. Satu sampai dua tahun pembangunan insfrastruktur serta fasilitas lain seperti hotel, rumah sakit dan lainnya di lahan ini ditargetkan cepat terealisasi.

“Harapannya masyarakat bisa terlibat di sana, baik dari segi tenaga kerja, suplai makanan, sampai banyaknya produk masyarakat yang terjual karena dampak wisatawan yang datang,” pungkas Arie. (Afd/Rha).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *