DPR: Jika PGN Dipaksa Rugi, Infrastruktur Tidak Terbangun, Rakyat yang Rugi

Infrastruktur gas bumi milik PGN/ Handout

MEDANHEADLINES.COM РKomisi VII DPR meminta Pertamina dan PGN tetap menjaga kinerja di tengah lesunya industri migas dunia. Apalagi beberapa kebijakan pemerintah telah mendorong BUMN migas memangkas margin bisnisnya. Salah satunya adalah kebijakan harga gas industri tertentu sebesar USD 6 per mmbtu di plant gate sebagaimana Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 tahun 2020.

Politisi PDI-P Falah Amru khawatir kebijakan yang memangkas bisnis PGN akan mengurangi kemampuan BUMN ini untuk mengembangkan infrastruktur gas bumi. Untuk itu, dia meminta dampak Permen ESDM Nomor 8 tahun 2020 terhadap kemampuan PGN membangun infrastruktur dijelaskan secara gamblang.

“Kami tidak ingin PGN rugi, karena yang rugi juga rakyat,” kata Falah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Pertamina dan PGN secara online, Selasa (21/4).

Hal yang sama juga diminta Tifatul Sembiring dari Fraksi PKS. Dia mendorong adanya evaluasi terhadap Permen Nomor 8 tahun 2020 yang baru dirilis pekan lalu. Tifatul mensinyalir regulasi baru tersebut bisa memangkas peran PGN dalam perluasan pemanfaatan gas bumi.

Ia bahkan menduga Permen yang menjadi turunan Perpres Nomor 40 tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu tersebut akan membuka pintu swasta berperan lebih besar dalam mata rantai industri gas bumi.

“Jangan sampai ada main mata, harus ada konsultasi dengan Kementerian ESDM soal regulasi itu,” tegasnya.

Kepada para anggota dewan, Direktur Utama PGN Gigih Prakoso menyatakan, Permen ESDM tersebut membuat harga jual gas PGN ke industri menurun. Dampaknya, pendapatan perusahaan juga akan mengalami penurunan. Menurut Gigih, saat ini harga gas PGN ke industri rata-rata USD 8,4 per mmbtu. Dengan harga gas industri tertentu ditetapkan USD 6 per mmbtu maka PGN akan kehilangan pendapatan sebesar USD 2,4 per mmbtu.

Sesuai ketentuan dari Permen Nomor 8 tahun 2020, harga gas di hulu juga akan diturunkan menjadi sekitar USD 4 РUSD 4.5 per mmbtu. Sementara PGN selama ini membeli harga gas di hulu rata-rata sekitar USD 5,4 per mmbtu. Masih ada selisih antara penurunan harga gas di hulu dengan harga jual gas PGN ke industri.

“Kami akan laporkan kepada menteri BUMN untuk bisa mendapatkan insentif,” ungkap Gigih.

Pihaknya akan mengusulkan beberapa opsi insentif kepada kementerian ESDM terkait pelaksanaan kebijakan harga gas industri tertentu ini. Beberapa opsi yang bisa dilakukan adalah melalui penerapan harga khusus yang dibeli PGN dari pemasok. Volume gas dengan harga khusus ini akan dijual kepada pelanggan-pelanggan PGN, baik pelanggan industri yang masuk dalam Keppres Nomor 40 atau yang diluar Keppres Nomor 40.

Namun, apabila kondisi demand masih menurun dan PGN tidak bisa menjual, maka alternatif lain, perusahaan bisa mengusulkan semacam penggantian biaya secara cash dari pemerintah.

“Ini semua akan kami sampaikan kepada pemerintah untuk dimintakan persetujuannya,” ucapnya.

Direktur Keuangan PGN Arie Nobelta Kaban menambahkan, apabila tidak ada insentif maka kemampuan PGN memenuhi kewajiban jangka panjang kemungkinan akan terganggu. Menurutnya, penerapan Permen Nomor 8 akan berdampak pada pendapatan perusahaan yang diperkirakan turun sebesar 21 persen, jika tidak ada insentif dari pemerintah.

“Saat ini PGN memiliki kewajiban utang jangka panjang sebesar US$ 1,95 miliar yang jatuh tempo pada 2024. Jika pendapatan terganggu akan membuat PGN tidak mampu memenuhi kewajibannya,” kata Arie. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *