PKPA Sesalkan Penerapan Hukum Pada Anak Yang Dilakukan Polrestabes Medan

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) melalui kuasa hukum anak yang terdiri dari Ranap Sitanggang, S.H, Agam I Sandan, S,H,Binsar Jonathan Panggabean, S.H, menyesalkan penerapan hukum yang menyalahi aturan yang dilakukan Polrestabes Medan atas kasus Tindak Pidana penyalahgunaan Narkotika yang di duga dilakukan oleh HS (17 Tahun).

Penerapan hukum yang salah dan kejanggalan yang terjadi diantaranya pada kamis (30/01/2020) HS ditangkap oleh pihak kepolisian Satuan Reskrim Narkoba Polrestabes Medan.

Berdasarkan surat perintah penangkapan, HS seharusnya ditahan selama 20 hari terhitung sejak 5 Februari 2020, namun hingga hari ini keluarga HS masih belum menerima surat perpanjangan penahannya.

Saat mendatangi Kepolisian Resort Sunggal, penyidik lantas meminta ayah HS untuk membawa identitas anak berupa akte lahir dan kartu keluarga. Saat menyerahkan idientitas anak kepada penyidik bernama Brigadir RS Banjarnahor, Orangtua HS melakukan protes karena idientitas anak dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat perintah penangkapan tidak sesuai dengan umur dan tahun lahir anak yang tertera pada akte lahir maupun kartu keluarga.

Pada berita acara pemeriksaan (BAP) dan surat perintah penangkapan tertera bahwa anak lahir pada tanggal tanggal 30 september tahun 2000, yang artinya HS telah berusia 20 tahun saat ditangkap.

Sebaliknya pada akte lahir maupun kartu keluarga tertera HS lahir pada 30 september tahun 2002. Akan tetapi penyidik berkilah bahwa identitas anak sudah tidak bisa dirubah lagi dan kalau mau dirubah nanti saja dipengadilan.

Mengacu pada akte lahir maupun kartu keluarga, HS yang lahir pada tahun 2002 pada saat ditangkap masih berumur 17 tahun empat bulan sehingga masih kategori usia anak, sebagaimana dimaksud dalan Undang-Undang Perlindungan Anak, baik itu Undang-Undang No 35 tahun 2014 maupun Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tidak hanya itu, saat ayah HS mendatangi Polsek Sunggal dengan maksud untuk menemui HS (29/02/2020) penyidik R.S Banjarnahor menyatakan bahwa HS sudah ditempatkan di Rutan Tanjung Gusta Medan.

Namun saat orang tua HS melakukan kunjungan ke Rutan Tanjung Gusta (04/03/2020) petugas di Rutan Tanjung Gusta menyatakan bahwa tahanan atas nama HS yang ditahan dan titipkan oleh Kepolisian Resort Sunggal tidak ada. Mirisnya sejak kunjungan tersebut, RS Banjarnahor tidak lagi dapat dihubungi dan juga tidak menjawab telepon dari orang tua HS.

Pusat Kajian dan Perlindungan Anak selaku kuasa hukum HS sangat menyayangkan apa yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Azmiati Zuliah,SH,MH selaku senior officer legal advokasi PKPA menyatakan bahwa langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap kasus HS, anak yang masih dibawah umur secara hukum telah melanggar Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,

” Karena pada dasarnya anak tidak bisa di proses sama dengan orang dewasa apalagi usia anak jelas masih dibawah 18 tahun dan tidak bisa ditahan. Tidak hanya itu, kepolisian juga menutup akses orangtua untuk mengetahui dimana keberadaan anaknya saat ini dan ini merupakan bentuk pelanggaran HAM yang cukup serius,” Jelasnya.

Atas kasus ini Pusat Kajian dan Perlindungan Anak dan Kuasa Hukum anak mengeluarkan surat protes dan berharap Polrestabes Medan dapat memberikan kepastian hukum terhadap HS.

PKPA juga berharap agar pelanggaran hukum yang sudah dilakukan penyidik yang telah menahan anak dan melampirkan usia yang salah pada BAP juga dapat ditindak dengan lebih serius dan dapat dikenakan sanksi yang tegas.(AZ-PKPA, 05/03/2020).(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *