Catatan Akhir Tahun, Penggelembungan Anggaran Mendominasi Kasus Korupsi Di Sumut

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Sentra Advokasi untuk Hak Dasar Rakyat (SAHdar) Sumatera Utara memaparkan catatan akhir tahun terkait kasus korupsi yang terjadi di Sumatera Utara sepanjang tahun 2019.

Surya Dermawan, Divisi Pemantauan Peradilan SAHdar mengatakan, korupsi yang terjadi di Sumut adalah akibat dari sistem pencegahan yang belum mapan.

“Mulai dari kasus kredit fiktif perbankan, hingga kasus yang teranyar yang menjerat Wali Kota Medan Tengku Dzulmi eldin menjadi bukti, Sumut masih belum memiliki sistem pencegahan korupsi yang baik,” ungkap Surya.

Dijelaskannya, Sepanjang 2019, SAHdar sudah melakukan pemantauan peradilan korupsi di Pengadilan Negeri Medan. Ada 86 perkara korupsi di Sumut yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Medan.

“Hanya 48 kasus yang disidangkan sepanjang 2019 di PN Medan,” ungkap Surya.

Angka penindakan perkara korupsi di PN Medan mengalami penurunan. Tahun sebelumnya, jumlah perkara yang ditangani totalnya ada 79 kasus. Penurunan in menurut SAHdar lantaran bertepatan dengan tahun politis.

“Sama seperti halnya pada tahun 2014 terjadi penurunan jumlah penangan kasus, sehingga penindakan terhadap kasus korupsi menjadi lebih rendah. Beberapa kasus yang disidangkan tahun ini kami catat berasal dari kasus-kasus yang belum disidangkan di tahun sebelumnya. Sebagian lagi merupakan kasus yang sudah pernah disidangkan namun mengalami pengembangan,” terangnya.

Dari seluruh kasus yang dipantau mereka, mark up atau penggelembungan anggaran menjad modus yang paling sering digunakan untuk melakukan korupsi. Angkanya mencapai 27 persen atau 10 kasus.

Disusul modus pungutan liar 18 persen (9 kasus) dan penyalahgunaan kewenangan 16 persen (8 kasus).

SAHdar juga menjabarkan tipologi korupsi yang terjadi di Sumut. Yang menarik, dana desa menjadi bancakan baru bagi para pelaku koruptor. Angka korupsi dana desa tertinggi dengan 30 persen  atau 8 kasus.

“Kebanyakan kasus penggelembungan dana kegiatan dan proyek fiktif. Contohnya, dia membangun gapura, namun fisiknya tidak ada. Atau jika ada tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Kasus korupsi dana desa berpotensi terus meningkat,” imbuh  Ibrahim, Direktur SAHdar Sumut.

Setelah dana desa, posisi kedua yang tertinggi adalah proyek infrastruktur . Jumlahnya 26 persen atau 7 kasus. Kemudian korupsi di bidang pendidikan menduduki peringkat t dengan jumlah 6 kasus persentase 22 persen.

“Kemudian ada korupsi di bidang perbankan. Jumlahnya 10 persen dengan lima kasus. Ini sangat  merugikan negara,” ungkap Ibrahim.

Dari kasus-kasus yang diadili, pelakunya didominasi oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada 31 orang ASN atau 32 persen. Disusul oleh rekanan atau swasta 27 orang  (27 persen) dan perangkat desa sebanyak 11 orang (11 persen).

“Termasuk Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin yang tersandung kasus korupsi. Masivnya fenomena korupsi kepala daerah ini tidak mengherankan, sebab hasil olah data kami terkait tren korupsi 2018, menunjukkan bahwa fenomena korupsi yang marak terjadi di daerah seperti korupsi proyek pengadaan barang dan jasa terindikasi erat kaitannya dengan permainan kuasa anggaran atau kepala daerah,” ungkapnya.

Total kerugian negara dan daerah akibat korupsi sepanjang tahun 2019 berjumlah Rp 75.195.021.869. Sedangkan total nilai suap yang beredar dari kasus korupsi yang disidangkan di Pengadilan Negeri Medan sejumlah Rp 67.025.000.000.

“Kami menilai, pengawasan untuk langkah pencegahan masih sangat minim. Catatan kami menunjukan adanya perubahan pola sector korupsi yang biasanya di dominasi oleh PBJ bergeser ke arah Suap dan Pungli dan korupsi di sector perbankan, hal ini tentu saja menambah berat program pemberantasan korupsi,” katanya.

“Kami meminta pemerintah untuk melakukan penguatan dan pelibatan masyarakat agar mampu dan ikut serta melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintah khususnya di Sektor Dana Desa dan Pengerjaan Infrastruktur yang pada saat ini menjadi sector yang paling dominan terjadi korupsi,” pungkas Ibrahim.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *