MEDANHEADLINES.COM – Partai DPD Hanura Sumut menuding Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai pengkhianat. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Hanura Edison Sianturi.
Tudingan dari Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut itupun direspon oleh Sekretaris DPW Partai NasDem Sumut, Syarwani. Menurutnya, apa yang disampaikan Edison Sianturi terhadap kader Partai NasDem tidaklah benar.
“Tidak benar Bakhtiar penghianat. Banyak orang lompat partai tak pernah dibilang penghianat, politik ini pilihan, mungkin Bakhtiar gabung NasDem karena satu visi dengan NasDem yang berpolitik tanpa mahar,” ujar Syarwani, Jumat (20/12)
Menurut Syarwani, bergabungnya Bakhtiar dengan Partai besutan Surya Palo itu karena Bakhtiar sepakat dengan ide dan gagasan. Partai NasDem adalah partai tanpa mahar.
Dia juga mengungkapkan, pindah partai merupakan hal yang biasa bagi politisi. Karena, hal tersebut merupakan pilihan politik seseorang.
“Sangat menyayangkan pernyataan Edison, apalagi menyatakan orang penghianat. Orang masuk partai politik itu pilihan, kebebasan. Bakhtiar sama sekali tidak ada menghalangi atau menjegal Partai Hanura saat proses verifikasi,” sambungnya.
Syarwani menyebut Bakhtiar sebagai salah kader terbaik yang saat dimiliki NasDem saat ini. Menurutnya, polemik yang terjadi belakangan ini hanya persoalan komunikasi.
“Bakhtiar ini kader terbaik NasDem, nggak boleh mencampuri urusan gubernur dan bupati, ini persoalan ayah dan anak. Dua dua orang baik,” jelasnya.
Syarwani berharap, perbedaan pandangan yang telah terjadi seperti itu tak terulang kembali. Sebab, hal seperti itu berpotensi berimplikasi kepada ranah hukum.
“Kita tidak mau pernyataan itu terulang kembali, apalagi sampai berimplikasi hukum, bisa saja perbuatan tidak menyenangkan, atau pencemaran nama baik,” tuturnya.
Seperti diberitakan, DPD Partai Hanura Provinsi Sumut terus melemparkan kritik kepada Bupati Tapteng, Bakhtiar Ahmad Sibarani.
Setelah menyebut Bakhtiar patentengan, Hanura kini membongkar karakter dari Bupati Tapteng tersebut.
“Kalau dari karakternya, karakter penghianat ini (Bakhtiar),” tegas Sekretaris DPD Partai Hanura Sumut, Edison Sianturi, ketika dikonfirmasi, Jumat (20/12).
Bakhtiar juga dianggap seperti kacang lupa akan kulit. Padahal, dari awal yang membesarkan Bakhtiar adalah Partai Hanura mulai menjadi Ketua DPRD Tapteng hingga menjadi Bupati Tapteng.
“Dari Hanura kami anggap penghianat. Dia yang dibesarkan Hanura, dijadikan menjadi ketua DPRD Tapteng, diusung menjadi bupati, setelah duduk malah dia pindah partai,” jelasnya.
Bukan hanya itu, lanjut Edison, ada juga upaya dari Bakhtiar Sibarani untuk menghancurkan Partai Hanura di Tapteng. Sebab, saat verifikasi faktual Partai Hanura untuk Pemilu 2019 lalu, Bakhtiar sempat ingin melakukan penjegalan.
“Ada upaya menghabisi partai Hanura. Jadi artinya dia (Bakhtiar) tidak perlu terlalu banyak ngomong, sikapnya sudah mencerminkan bagaimana orangnya, itulah karakter Bakhtiar. Ini orang manjat ke pohon , kemudian dia lupa dengan tangganya,” sindirnya.
Sebelumnya, Edison juga menyebut Bakhtiar telah melakukan tindakan yang tidak pantas dengan menyerang Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi. Sebab, dari sisi usia Bupati Tapteng masuk kedalam tutur anak dari Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
“Selaku kepala daerah tidak sepantasnya, itu sebagai sikap patentengan itu, terlampau merasa sudah besar jadi bupati,” kata Edison.
Mantan anggota DPRD Sumut ini menilai peristiwa ini bermula ketika Edy Rahmyadi setelah menjabat gubernur melakukan kunjungan ke Tapteng.
Akan tetapi, saat kunjungan tersebut Bupati Tapteng, Bakhtiar Sibarani meminta penjadwalan ulang.
“Artinya gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat tidak begitu, jadi mungkin ini yang memicu statemen gubernur saat itu,” sebutnya.
Menurutnya, kunjungan mantan Pangkostrad itu dalam rangka melihat keadaan masyarakat dibawah kepemimpinan Bakhtiar Sibarani. Kata dia, terkait pembangunan di Tapteng telah menjadi satu kesatuan di Sumut.
“Tidak bisa gubernur yang melakukan itu, harus ada usulan dari kabupaten/kota, apa yang bisa dibantu Pemprov Sumut, jadi di sini ada 33 kab/kota yang seharusnya kepala daerah ini menyampaikan usulan kepada gubernur. Nanti gubernur melihat melalui OPD (Organisasi Perangkat Daerah) nya, yang urgensi pembangunan yang memang sangat dibutuhkan masyarakat yang bisa dibantu provinsi,” jelasnya.(Hen)
