Ombudsman RI Sumut Temukan Adanya IndikasiDesa Siluman Di Nias Barat

Abyadi siregar

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Pihak Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara menemukan adanya Indikasi adanya “desa siluman” di Kabupaten Nias Barat. Desa, yakni Desa Kapokapo yang terletak di Pulau Bawa, Kecamatan Sirombu, Kabupaten Nias Barat.
Dari informasi yang diperoleh bahwa Pulau tersebut ditempuh dengan perjalanan sekitar 1,5 jam dari Desa Sirombu.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara, Abyadi Siregar mengatakan perihal dugaan “desa siluman” ini mereka peroleh karena adanya laporan dari warga Desa Sirombu yang keberatan atas adanya pembangunan fasilitas gedung olah raga di desa mereka.

Namun, dokumen pembangunan gedung tersebut tercatat sebagai fasilitas olah raga milik Desa Kapokapo.

“Atas laporan ini kami melakukan penelusuran dengan memeriksa surat izin mendirikan bangunan (IMB) fasilitas olah raga tersebut. Hasilnya diketahui IMB nya terbit atas munculnya surat rekomendasi dari Sekda Nias Barat no 050/2601 tertanggal 6 Agustus 2018 yang intinya merekomendasikan kepada pemerintah Desa Kapokapo untuk membangun fasilitas olah raga di Desa Sirombu,” katanya, Sabtu (9/11/2019).

Abyadi menuturkan bahwa, atas surat rekomendasi ini pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) kemudian mengeluarkan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) No. 067/0046/VIII/IMB/PM-PTSP/2018 tanggal 6 agustus 2018.
“Maka kemudian dibangunlah sarana olah raga milik Desa Kapokapo di Desa Sirombu. Sehingga warga protes,” tuturnya.

Menurut Abyadi bahwa pihaknya sudah beberapa kali mencoba mengklarifikasi kejanggalan ini kepada Sekda Nias Barat. Namun, upaya tersebut selalu gagal karena Sekda Nias Barat tidak pernah merespon permintaan mereka.

“Kami sudah mengundang untuk hadir namun tidak ditanggapi, kami meminta jawaban tertulis juga tidak direspon. Bahkan kami sudah ke Nias Barat ke kantornya namun dia tidak bersedia bertemu. Kami ke sana itu 14 Desember 2018 lalu,”sebutnya.

Tidak kooperatifnya Sekda Nias Barat tersebut membuat ombudsman melakukan penelusuran tentang kondisi Desa Kapokapo. Hasilnya diketahui desa tersebut sudah tidak berpenghuni karena terkena bencana Tsunami pada 2004 silam. Bahkan kantor Desa Kapokapo sendiri sudah ditempatkan di Desa Sirombu.

“Jadi yang ada di Desa Kapokapo itu tinggal kebun kelapa, kalaupun ada orang itu hanya menjaga kebun mereka,” terang Abyadi.

Ombudsman berharap pihak berwajib dapat menindaklanjuti dugaan ini. Sebab, tidak tertutup kemungkinan ada desa lain yang mengalami nasib yang sama. Namun, tetap menerima dana desa dari pemerintah.

“Bisa saja ada desa lain yang seperti itu kan. Kucuran dana desa tetap mengalir namun dinikmati oleh oknum-oknum pejabat. Dan kami belum menelusuri sejak kapan kucuran dana desa tersebut sudah mengalir ke sana,” Jelasnya. (red)

Please follow and like us:
error0

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *