MEDANHEADLINES.COM – Bupati Serdangbedagai (Sergai), Ir H Soekirman, melantik H Muhammad Faisal Hasrimy AP MAP menjabat Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Sergai, Jumat (1/11) di Aula Sultan Serdang Komplek Kantor Bupati di Seirampah. Faisal Hasrimy yang sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemerintah Provinsi Sumut ini, menggantikan Drs Hadi Winarno MM yang resmi pensiun per tanggal 1 November 2019.
Turut hadir, Wakil Bupati H Darma Wijaya SE, Pimpinan DPRD dr M Risky Ramadhan Hasibuan, Kapolres AKBP H Juliarman Eka Putra Pasaribu, Kajari Jabal Nur, mantan Gubernur Sumut sekaligus mantan Bupati Sergai, DR HT Erry Nuradi MSi, Kasdim 0204/DS Mayor Muchsin, mantan Sekdakab Drs Hadi Winarno MM, Ketua TP PKK Ny Hj Marliah Soekirman, Ketua GOPTKI Ny Hj Rosmaida Darma Wijaya, Ketua DWP Ny drg Hj Khairani Hadi Winarno, para Asisten, Staf Ahli, jajaran Kepala OPD, Camat se-Kabupaten Sergai, serta para undangan.
Dalam sambutannya, Soekirman menekankan bahwa citra Pemkab Sergai sangat banyak ditentukan oleh Sekdakab dalam melaksanakan tugas. Dia menyebutkan selama menjabat Sekdakab, Hadi Winarno telah banyak berkontribusi terhadap keberhasilan yang diraih Kabupaten Sergai antara lain, predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan, predikat SAKIP yang telah mencapai nilai B, predikat zona hijau terkait kepatuhan terhadap standar pelayanan publik, prestasi penyelenggaraan E-Government melalui inovasi pelayanan administrasi pemerintah berbasis aplikasi dan banyak prestasi lainnya.
Untuk itu, saya minta agar Saudara Muhammad Faisal Hasrimy selaku Sekda yang baru, dapat memertahankan dan meningkatkan capaian yang telah diraih oleh pejabat terdahulu”, pintanya.
Soekirman juga meminta Sekda yang baru harus menghayati peran dan fungsinya, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat memberikan kontribusi yang besar untuk lebih mendinamiskan organisasi Pemkab Sergai.
Saya minta Sekda yang baru untuk memerhatikan poin-poin penting dalam pelaksanaan tugas. Pertama, tingkatkan disipllin PNS, di mana keseimbangan harus tercipta antara peningkatan kesejahteraan dengan hukuman. Kedua, kembangkan sistem penyusunan anggaran yang berbasis kinerja dengan menggunakan pola bottom-up dan beri kesempatan kepada OPD untuk menyampaikan argumentasi atas semua usulan program secara komperhensif. Dan yang ketiga, bangun hubungan kerja yang baik dengan mitra kerja seperti, DPRD dan Forkopimda, dalam rangka mengembangkan kebijakan daerah dan kelancaran dalam menghadapi hambatan tugas pembangunan dan pemerintahan,” tegas Soekirman.(Mer)
