Mangkir, Kejati Sumut Keluarkan Panggilan Ketiga untuk Bupati Madina

DPP IMA Tabagsel mendatangi Kejati Sumut meminta bupati MAdina ditetapkan jadi tersangka dan ditangkap, Kamis (3/10). Rha

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Ratusan massa mengatasnamakan Dewan Pengurus Pusat Ikatan Mahasiswa Tapanuli Bagian Selatan (DPP IMA Tabagsel) mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Mereka membawa spantuk dan karton bertuliskan tudingan Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution sebagai aktor intelektual dalam pembangunan mega proyek Tapian Siri-siri Syariah dan Taman Rajabatu.

Massa meminta bupati ditetapkan menjadi tersangka dan ditangkap. Apalagi sudah empat pejabat di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dan tiga pejabat di Dinas Perkim Madina ditetapkan sebagai tersangka. Namun bupati bak kebal hukum walau dia yang punya ide membangun kawasan wisata dan tempat upacara di komplek perkantoran Pemkab Madina di Desa Perbaungan, Kecamatan Panyabungan.

“Kami minta keadilan, tangkap bupati, tangkap bupati…” teriak Koordinator Aksi Rahmansyah Simanjuntak, Kamis ( 3/10).

Asisten Pidana Khusus Kejati Sumut Irwan Sinuraya yang menerima massa mengatakan, pihaknya sudah dua kali melakukan pemanggilan. Dijelaskannya, pemanggilan seorang kepala daerah ada prosedur hukumnya, tidak semena-mena seperti memanggil perkara yang lain. Pemanggilan yang dilakukan pihaknya melalui gubernur.

“Dua kali sudah kita panggil, dua kali belum datang. Supaya bapak-ibu tau, perkara ini tidak diam. Akan kita panggil yang ketiga kalinya,” kata Irwan.

Dia menyarankan massa agar mengecek ke kantor gubernur apakah surat pemanggilan sampai di sana dan diterima yang bersangkutan. Setelah itu, pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan menentukan sikap. Irwan menyakinkan massa bahwa lembaganya tidak mendiamkan kasus ini.

“Kami sudah berjuang mati-matian bagaimana perkara ini tuntas setuntas-tuntasnya. Panggil dulu baru bisa ditangkap,” katanya lagi.

Panggilan ketiga masih sebagai saksi dugaan korupsi proyek pengerjaan ruang terbuka hijau Taman Tapian Siri-siri dan Taman Rajabatu. Ditanya massa, apa yang akan dilakukan Kejati Sumut kalau panggilan ketiga juga tidak diindahkan bupati. Irwan meminta agar massa memastikan ke kantor gubernur kalau surat panggilan sudah diterima bupati.

“Bisa tanyakan kepada gubernur. Kita lampirkan di situ surat panggilan, tinggal mengantarkan saja. Tapi kalau tidak diantarkan, bagaimana? Kan, gak sampai?” kelitnya.

Rahman membalas dengan mengatakan, harusnya pemanggilan ketiga adalah pemanggilan paksa. Sama seperti surat panggilan polisi, begitu panggilan kedua tetap mangkir maka panggilan ketika adalah pemanggilan paksa. Bukan seperti yang dijabarkan Irwan, kalau surat ketiga tidak sampai maka dikirim lagi surat panggilan kesatu atau kedua, begitu seterusnya.

“Tidak bisa, artinya kalau sudah dua kali disurati, ketiga kalinya wajib dibawa. Itu SOP kejaksaan, kami minta bukti surat pemanggilan yang dikeluarkan kejaksaan, entah foto copy, entah apalah…” disambut teriakan massa.

Irwan bilang, tidak usah difotocopy, ditunjukkan saja karena merupakan dokumen penting dan rahasia.

Bupati Madina Dahlan Nasution yang dihubungi lewat sambungan telepon membantah soal dugaan korupsi di dua taman tersebut. Kalau ada kerugian negara yang terjadi, dia meminta agar ditetapkan siapa yang bersalah. Ditanya apakah dirinya merasa terlibat dalam dugaan tersebut seperti tudingan para demonstran, kembali dia membantah.

“Saya enggak pernah korupsi. Jangankan beratus juta, serupiah pun saya tidak ada korupsi di Madina. Kalau ada dapat kalian saya korupsi, saya berhenti, seratus ribu saja. Udah ya…” kata Dahlan memutus percakapan.

Pada Selasa, 10 September 2019, Kejati Sumut menetapkan dan menahan tiga tersangka korupsi proyek pengerjaan ruang terbuka hijau Taman Tapian Siri-siri Syariah dan Taman Rajabatu di Kabupaten Madina. Ketiganya adalah pejabat di Dinas PU-TR yaitu Plt Kepala Dinas berinisial SD (46), Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) berinisial NS (45) dan (LS), yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp2,8 miliar.

Kasi Penkum Kejati Sumut Sumanggar Siagian mengatakan, sudah menetapkan status tersangka sejak dua bulan sebelumnya. Para tersangka dititip ke Rutan Tanjung Gusta. Alasan penahanan karena para tersangka dinilai tidak kooperatif, mangkir saat panggilan pertama.

Peran ketiganya dalam proyek yang dikerjakan mulai 2016 sampai 2017 tersebut adalah tidak membuat kontrak kerja terlebih dahulu sebelum membangun Taman Rajabatu. Proses pencairan dana kepada pelaksana pekerja dilakukan pejabat pengadaan, hal itu untuk merekayasa administrasi pengadaan langsung.

“Seolah-olah metode pengadaan langsung benar dilaksanakan,” ungkap Sumanggar.

Selain itu, sambungnya, pembangunan proyek berada di daerah aliran sungai dan sempadan sungai Aek Singolot dan Batang Gadis yang dilarang mendirikan bangunan permanen.

“Proyek ini telah mengakibatkan kerugian keuangan negara daerah Kabupaten Madina dengan total mencapai Rp2,8 miliar,” tambahnya.

Ketiga tersangka dikenakan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana.

Sebelumnya, Kejati Sumut juga menetapkan tiga pejabat di Dinas Perkim Madina sebagai tersangka. Ketiganya yaitu Plt Kadis Rahmadsyah Lubis, dan dua PPK masing-masing Edi Junaidi dan Khairullah Akhyar. Ketiganya ditahan di Rutan Tanjung Gusta sejak Juli 2019. (Rha)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *