Kericuhan Saat Aksi Unjuk Rasa di DPRD Sumut
MEDANHEADLINES.COM, Medan – Polda Sumatera Utara mengakui adanya ketidaksesuaian Standart Operasional Prosedur (SOP) dalam menangani aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di DPRD Sumut , Selasa (24/9) lalu
Dalam penanganan massa, polisi diduga melakukan aksi represif. Bahkan sejumlah video kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian baik yang berseragam dan berpakaian sipil.
“Ada pertanyaan dari rekan rekan media apakah itu sudah sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Itu tidak sesuai SOP. Jadi setiap kita melakukan pengamanan itu ada arahan. Tidak boleh membawa senpi, tidak melakukan pemukulan, yang diluar perundang-undangan,” ungkap Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Tatan Dirsan di Mapolda Sumut, Rabu (25/9).
Tatan menjelaskan, Dari video-video yang beredar, Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Sumut telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap personil polisi yang diduga terlibat dalam penganiayaan pengunjuk rasa.
“Itu kita sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang. Kemudian dari Sat brimob Polda itu sebagai saksi sudah 3 orang. Kemudian dari Direktorat Samapta ada 5 orang sebagai saksi,” ungkapnya.
Tatan juga menegaskan, Dari hasil pemeriksaan tersebut, dua petugas telah diamankan. Mereka adalah Bripda MH dan Bripda FM dari Direktorat Samapta.
“Jadi kita juga masih melakukan pendalaman terhadap video tersebut. Mungkin ada anggota-anggota lain yang mungkin melakukan penganiayaan terhadap mahasiswa tersebut,” ungkapnya.
Dalam video yang diambil dari gedung Bank Mandiri (Samping DPRD Sumut) menunjukkan seorang mahasiswa beralmamater hijau dianiaya secara brutal oleh polisi berpakaian anti huru-hara.
Mulai dari bogem mentah hingga kayu diterimanya dengan pasrah. Mahasiswa nahas itu sampai beberapa kali tersungkur. Namun tak juga diberi ampun.
Sampai pada akhirnya di boyong ke dalam pelataran parkir DPRD Sumut. Kondisinya terhuyung-huyung.
Di video lainnya juga menunjukkan mahasiswa yang dianiaya oleh polisi. Tatan menyebut pelakunya diduga sama.
“Kita masih melakukan pendalaman terhadap anggota-anggota yang melakukan tindakan diluar prosedur,” pungkasnya. (red)
