Sidang Paripurna DPRD Sumut Diwarnai Spanduk Tolak Revisi UU KPK

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Sidang Paripurna yang digelar di DPRD Sumut tiba-tiba diwarnai dengan spanduk bertulisan penolakan terhadap revisi Undang-Undang nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) Senin (9/9).

Dari informasi yang diperoleh, pengibaran spanduk itu dilakukan oleh 3 orang aktivis dari lantai 2 ruang paripurna, sontak hal itu membuat suasana rapat menjadi heboh.

Apa lagi, Saat aksi dilakukan, Para anggota DPRD sedang terlibat dalam pembahasan quorum untuk memutuskan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut 2019 .

Selagi membentangkan spanduk itu, massa juga menyanyikan lagu Padamu Negeri sembari mengangkat tangan kiri sebagai bentuk protes dan perlawanan.

Aksi tersebut tak berlangsung lama, karena petugas pengamanan gedung langsung merangsek naik ke atas dan mengamankan para pengunjuk rasa tersebut

Salah seorang pengunjuk rasa, Maswan Tambak yang merupakan anggota Korsub dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menegaskan, revisi UU KPK adalah bentuk pelemahan yang sangat sistematis. “Kami secara tegas menolak rencana revisi UU KPK ini,” ungkap Maswan.

Bagi Maswan, revisi UU KPK, membuat pesimis pemberantasan korupsi. Khususnya di Sumut dengan angka korupsi yang tinggi.

“Kita selaku rakyat sangat kecewa dengan revisi itu. Karena hari ini Sumut merupakan penghasil koruptor terbanyak. Bahkan, kita lihat beberapa anggota Dewan secara berjamaah ditangkap KPK,” ungkap Maswan.

Korsub mendesak agar DPRD Sumut menyampaikan aspirasi penolakan itu ke pusat. Jangan sampai DPRD Sumut juga malah mendukung revisi. Secara tidak langsung, jika mendukung, maka DPRD Sumut juga meligitimasi pelemahan KPK.

“Kami juga meminta agar Capim KPK yang bermasalah itu ditolak. Ini pelemahan sistematis. Karena jika direvisi, KPK akan menjadi lembaga di bawah pemerintah. Padahal harus independen. Lalu kewenangan penyadapan oleh KPK akan dihilangkan, ini pelemahan kepada upaya pemberantasan korupsi,” ungkap Ibrahim dari Sahdar.

Menanggapi aksi itu, Ketua DPRD Sumut Wagirin Arman mengapresiasinya. Karena itu adalah bagian dari keluhan masyarakat.

“Walaupun mereka datang tidak dalam posisi yang tepat menurut kawan-kawan, tapi saya atas nama DPRD Sumut saya berterimakasih. Karena ada informasi penting yang disampaikan ke DPRD Sumut ini bahwa menolak, adanya rencana revisi UU KPK,” kata Wagirin. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *