Setahun Pemerintahan Edy Rahmayadi, Ini Kritik Dan Solusi Dari PDI P

 

MEDANHEADLINES.COM, Medan – PDI Perjuangan melalui fraksinya di DPRD Sumut melakukan evaluasi terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Edy Rahmayadi sebagai Gubernur Sumatera Utara

Mereka menganggap Jargon ‘Sumut Bermartabat’ yang selalu diungkapkan Edy belum mampu membawa Sumut ke arah lebih baik.
Ada sejumlah catatan penting yang menjadi perhatian partai pendukung pasangan Djarot-Sihar saat Pemilu lalu. Edy dianggap lebih banyak menuai kontroversi ketimbang memperbaiki kinerja.

Salah satu Kritik pedas datang dari Sekretaris Fraksi PDIP Sarma Hutajulu. Kata Sarma, Edy dianggap belum mampu memperbaiki tata kelola pemerintahan ke arah lebih baik.

“Dari sisi tata kelola pemerintahan, kita melihat masih lemahnya sinergisitas antar pemerintahan daerah provinsi dengan kabupaten kota. Belum lagi soal Disharmonisasi kelembagaan dengan DPRD Sumut. Terlihat dengan gagalnya pengesahan P-APBD 2018 dan polemik P-APBD 2019,” ungkap Sarma, Senin (9/9) dalam konferensi pers bersama fraksinya.

PDIP juga mengevaluasi soal tata kelola keuangan di Pemprov Sumut. Keuangan daerah belum mampu melaksanakan program pelayanan dasar. Semuanya masih bertumpu pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

“Pendapatan Asli Daerah habis untuk pembiayaan belanja pegawai,” katanya.

Kritik juga datang dari Sutrisno Pangaribuan. Anggota DPRD Sumut dari PDIP. Kata Surrisno, Edy malah lebih banyak bekerja di luar kewenangannya.

Misalnya saja, kebijakan Edy soal penanganan banjir Kota Medan yang seharusnya menjadi kewenangan wali kota.

“Gubernur harusnya kapasitasnya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Jika ada keluhan harusnya wali kota yang dipanggil. Itu tidak beliau lakukan namun langsung mengambil tugas kepala daerah dan wali kota,” ungkap Sutrisno.

Kata Sutrisno, Edy Rahmayadi jug dianggap sebagai pemimpin yang suka menuai kontroversi. Karena, peenyataannya di publik kerap menuai polemik.

“ Pernyataan kontroversi, yang sering dilontarkan misalnya menyinggung Pilkada 2018. Beliau masih menyinggung soal minimnya perolehan suaranya di suatu daerah. Ini kan bukan lagi komunikasi politik calon gubernur. Kami PDIP yang secara politik tidak mendukung, tapi kami tidak pernah bilang jika beliau bukan gubernur kita,” ujarnya.

Sutrisno juga menyinggung soal lelang jabatan di jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumut. Kata Sutrisno Edy belum transparan dalam melakukan lelang jabatan.

Sarma melanjutkan, dalam kepemimpinan satu tahun Edy Rahmayadi juga dianggap belum mampu memangkas angka pengangguran. Dalam catatan PDIP, angka pengangguran bertambah 11 ribu atau 5,56 persen orang dibanding tahun 2018. Lalu penduduk miskin yang juga meningkat 8,83 persen. Sumut menempati posisi 17 dalam peringkat nasional sebagai daerah dengan penduduk miskin.

“Tingginya tingkat inflasi sebesar 5,40 persen. Jauh di atas rata-rata nasional sebesar 2,48 Agustus 2019,” kata Sarma.

Setelah dilantik tahun lalu, Edy pernah berjanji untuk menuntaskan konflik agraria yang terjadi di Sumut. Namun PDIP berpendapat, kasus itu belum tuntas. Lihat saja kasus eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II yang masih berpolemik sampai sekarang.

“Pasca dilantik Gubernur membatalkan daftar nominatif eks HGU PTPN II. Sampai sekarang belum ada penjelasan daftar nominatif yang mana yang mau di pakai. Di Komisi A kami sudah membahas ini. Lalu masih ada gugatan daftar nominatif yang ada di Gubernur,” ungkap Sarma.

“Eramas belum memahami seutuhnya tentang permasalahan riil dan bekerja serampangan demi pencitraan. Belum ada gebrakan nyata selama satu tahun untuk mewujudkan Sumut Bermartabat,” tukas Sarma.

Dalam kesempatan itu, PDIP menyampaikan beberapa rekomendasi yang harus dibuat Edy Rahmayadi untuk memperbaiki performanya. Diantaranya adalah, Edy harus fokus terhadap penyelesaian isu krusial dan menghindari pernyataan kontroversial.

Lalu, Edy juga harus memperbaiki komunikasi politik dan publik supaya tidak menjadi pemimpin yang terlalu reaksioner.

“Gubernur harus membangun sinergisitas dan komunikasi intens dengan kepala daerah di kabupaten kota dan pemerintah pusat demi keselarasan pembangunan,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sumut juga memberikan tanggapan soal setahun kepemimpinan Edy Rahmayadi. Agaknya, Wagirin menyampaikan pembelaan terhadap sang gubernur. Karena kata dia Edy harus mengurusi 15 juta rakyat di Sumut.

“Ini lah yang perlu kita back up dengan posisi tanggung jawab bersama, agar Pak Edy Rahmayadi tidak menggunakan ansih sebagai Gubernur,” ungkap Politisi Golkar itu.

Dia juga berharap sinergisitas untuk membangun Sumut ke arah lebih baik. Jangan sampai malah mencari celah untuk melemahkan Edy Rahmayadi.

“kita tidak perlu mencari sisi lemah. Kalau pun dapat sisi lemah, jangan itu dijadikan masalah. Kita carikan solusi agar kelemahan itu tertutup,” tandasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *