Polemik Lahan Petani Sunggal, KontraS Minta BPN Deliserdang Dievaluasi

Aksi masyarakat Dusun VIII Sukabumi Lama dan Dusun IX Bangun Mulia, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang beberapa waktu lalu. MEDANHEADLINES.COM/AFD

MEDANHEADLINES.COM, Deliserdang – Beberapa masyarakat yang memiliki tanah di Dusun VIII Sukabumi Lama, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal dan Dusun IX Bangun Mulia, Desa Medan Krio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deliserdang terus dihantui ketakutan.

Setelah di 2014 lalu lahan dan tanaman mereka sempat dirusak, kini sekelompok oknum yang mengklaim sebagai ahli waris diketahui akan mensertifikatkan tanah yang mereka kuasai. Masyarakat yang sejak lama mengelola lahan seluas sekitar 30 hektar itu terancam terusir.

Salah satu pemilik tanah, R Karina mengatakan, dirinya dan beberapa warga lain mengaku sudah menguasai tanah itu secara turun temurun sejak 1950. R Karina menyebut lahan itu merupakan lahan bekas perkebunan Sei Semayang Roterdam A yang kontraknya habis pada 1950.

“Sejak 1956 dibangunlah persawahan dengan nama persawahan tentara bebas tugas yang diketuai Sersan Mayor Efendi Chan. Anggota petaninya saat itu berjumlah 85 orang yang terdiri dari tentara bebas tugas dan rakyat. Di dalamnya termasuk orang-orangtua kami atau orang yang kemudian melakukan ganti rugi,” kata R Karina saat memberikan keterangan kepada wartawan, Selasa (3/9).

Hal senada juga dikatakan Hendri Ponda. Lahan yang sudah dikelolanya itu tidak pernah bermasalah. Di penghujung 2014 polemik baru muncul, waktu itu preman-preman dikerahkan masuk ke lahan yang ditanami masyarakat.

“Mereka orang suruhan dari oknum yang mengaku sebagai salah satu ahli waris tanah yang selama ini kami kelola,” ujar Ponda yang tanahnya juga terancam hilang.

Ponda menerangkan bahwa mereka memiliki dasar hukum penguasaan lahan. Salah satu contohnya surat yang diurus pada 1973 hingga terbit surat Bupati Deliserdang dengan Surat Keterangan Tanah Nomor: 27948/A/I/12.

Ponda juga menyesalkan proses hukum yang mereka adukan ke Polda Sumut di 2014 dihentikan. Alasan polisi kasus ini persoalan perdata bukan tindak pidana. Padahal ada sepuluh keluarga yang ikut membuat laporan terkait perampasan tanah yang dilakukan orang suruhan dari oknum pengklaim ahli waris tanah tersebut

“Padahal lahan yang kami kelola saat itu sudah dirusak dan diduduki secara paksa. Bahkan saat kejadian itu saya sempat diancam untuk dibunuh,” kenang Ponda.

Terkait polemik itu, lanjut R Karina, di 2018 ia dan tujuh rekan yang senasib sudah mencoba memohonkan pengurusan sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ke kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Deliserdang. Dalam prosesnya sudah sempat dilakukan pengukuran. Dan tanah milik Setman, Tony Sinuraya dan Ester Br Ginting telah keluar peta bidangnya dari BPN Deliserdang.

“Akan tetapi, prosesnya kembali tersendat dengan alasan ada sengketa kepemilikan dengan oknum perampas tanah di 2014. Masa itu, BPN sempat mencoba melakukan mediasi, tapi dalam tak menemukan penyelesaian,” ucap R Karina.

Ketidak percayaan masyarakat kepada BPN Deliserdang pun semakin menguat. Apalagi dengan terbitnya surat dari BPN Nomor 1677/3-12.07/VII/2019 23 juli 2019 yang intinya menjelaskan bahwa kelompok yang mengklaim sebagai ahli waris (penyerobot) tanah sudah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan nomor berkas 71144/2019, 71145/2019, 71147/2019 dan 71172/2019.

Dalam surat itu, masyarakat yang terkena masalah diminta dalam waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Jika tidak, permohonan sertifikat oknum penyerobot lahan bakal diterbitkan.

“Kebijakan yang diambil BPN Deliserdang dalam hal ini kami nilai sangat tidak adil. Apalagi objek tanah yang didaftarkan sama sekali kami tidak tau dimana petanya. Dan surat dari BPN itu tidak diantarkan langsung ke saya, tapi dititipkan melalui teman yang tanahnya juga ikut bersengketa,” kesal Ponda.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Sumatera Utara pun angkat bicara karena sejak 2014 sudah mendampingi kelompok Hendri Ponda. Koordinator KontraS Sumut Amin Multazam Lubis menyebutkan, langkah BPN Deliserdang harus dievaluasi. Harusnya BPN lebih arif dan bijaksana dalam menangani lahan yang bersengketa sehingga tidak gegabah menerbitkan surat Nomor 1677/3-12.07/VII/2019.

Untuk diketahui, persoalan di atas tanah ini bukan cerita baru, bahkan sudah sempat berproses melalui PTSL. Sekalipun belum ada surat resmi dari BPN terkait penolakan permohonan sertifikat, tapi pada intinya BPN tidak menerbitkannya kepada pengadu.

“Tapi kenapa ketika permohonan dilakukan oleh orang yang mengklaim sebagai ahli waris (penyerobot) itu, BPN justru meminta pengadu untuk menggugat. Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar. Ada apa sebenarnya di balik proses ini,” ungkap Amin.

“Kami meminta kakanwil BPN Sumut mengevaluasi BPN Deliserdang. Harusnya instansi ini menjadi garda terdepan menuntaskan konflik agraria, bukan malah menjadi sumber masalah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor ATR/BPN Deliserdang Hiskia Simarmata yang dikonfirmasi wartawan melalui sambungan telepon belum memberikan jawaban sampai berita ini diturunkan. Pesan singkat yang dilayangkan juga tidak berbalas. (AFD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *