Anggap Pemilu Banyak Kecurangan, Ribuan Umat Muslim Gelar Unjuk Rasa ke Bawaslu

 

MEDANHEADLINES.COM, Medan -Ribuan umat Muslim yang tergabung dalam Crisis Center Selamatkan Indonesia, melakukan unjuk rasa terkait banyaknya kecurangan yang terjadi di pemilu 2019 ke Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumut di Jalan Adam Malik, Kecamatan Medan Barat Kota Medan, Jumat (10/5) sore.

Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara (Sumut), Heriansyah mengatakan, ribuan Muslim kali ini berkumpul untuk menyampaikan ke Bawaslu sebagai lembaga yang berkompeten dalam mengawasi proses perjalanan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Karena kecurangan-kecurangan dipertontonkan jauh hari sebelum pilihan dan kecurangan itu berlanjut sampai di tempat pemungutan suara (TPS).

“Kita mau mengatakan kepada Bawaslu bahwa pemilu tahun ini adalah pemilu yang menjijikkan, paling brutal, paling sadis dan paling kotor. Kecurangan juga berlanjut dengan berkolaborasi dibeberapa media mainstream, lalu kecurangan berlanjut ketika quick count dan real count. Untuk itu kita meminta supaya Bawaslu bersikap adil dalam proses ini,” teriak Heriansyah

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya menyaksikan kebohongan terstruktur, masif dan sistematis yang dilakukan oleh pihak calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01.

“Untuk itu kami meminta Joko Widodo agar didiskualifikasi sebagai calon presiden 2019. Kedua kita meminta KPU audit Forensik, karena kita menduga ada kesengajaan-kesengajaan yang dilakukan KPU untuk memanipulasi hasil Pilpres,” ujar Heriansyah disambut teriakan massa aksi lainnya.

Selanjutnya, sambung Heriansyah, tuntutan massa selanjutnya meminta pihak Bawaslu untuk menghentikan Situng karena itu semua merusak pikiran masyarakat. Heriansyah juga menyampaikan kepada pihak Bawaslu, Polri dan TNI bahwa pihaknya masih sanggup menunda datangnya kesejahteraan. “Tapi kami tidak mampu menyaksikan ketidakadilan,” teriak Heriansyah disusul takbir dari massa aksi.

Sementara Wakil Ketua GNPF Ulama Sumut Rafdinal dalam orasinya menyampaikan bahwa mereka selama ini dianggap benci demokrasi, dianggap anti demokrasi dan dianggap tidak suka demokrasi. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa benar kelompoknya betul membenci demokrasi.

“Kita anti demokrasi, kalau demokrasinya jahat seperti ini dan kita tidak suka demokrasi kalau demokrasinya ditunggangi dengan cara-cara jahat, sadis dan dengan cara-cara yang tidak benar seperti ini,” ucapnya dari atas mobil komando.

Menanggapi hal itu, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida mengatakan akan mempelajari petisi yang disampaikan kepada pihaknya. Setiap dugaan pelangaran yang dilaporkan ke pihaknya yang disertai dengan bukti-bukti pasti akan ditindaklanjuti. Syafrida juga tak menampik kan bahwa ketidak percayaan masyarakat kepada penyelenggara pemilu baik itu KPU ataupun Bawaslu begitu besar.

“Tapi sekali lagi, terhadap ketidakpercayaan bapak-ibu tersebut, masih ada ruang untuk membuktikan bahwa jika kami (penyelenggara) pemilu tidak bekerja sesuai aturan yang ada, bapak-ibu bisa melaporkan kami, baik kepada dewan kehormatan penyelenggara pemilu yang bisa mengadili kami,” kata Syafrida dihadapan massa aksi.

Sambung Syafrida, apa yang telah disampaikan GNPF Ulama Sumut kepadanya akan segera dipelajari oleh pihaknya. Dia juga meminta kepada massa aksi jika memiliki bukti-bukti kecurangan untuk diserahkan ke Bawaslu Sumut.

Sampai hari ini, lanjut Syafrida, pihak Bawaslu dari kabupaten/kota terus memproses dugaan-dugaan pelanggaran yang ada. Contohnya seperti di Tapanuli Tengah, Bawaslu sudah merekomendasikan untuk dilakukanya pemungutan suara ulang karena adanya indikasi kecurangan. Dan sampai saat ini hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi Sumatera Utara belum selesai.

“Masih ada prosedur, masih ada asas yang masih bisa bapak-ibu kawal, masih bisa bapak-ibu lihat. Karena semua proses penghitungan dilakukan secara langsung dan terbuka oleh penyelenggara pemilu,” tegas Syafrida.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *