Sumut  

Bantuan Tak Kunjung Datang, Warga Korban Ledakan Bom Unjuk Rasa Ke DPRD Sibolga

MEDANHEADLINES.COM, Sibolga – Kantor DPRD Kota Sibolga, Sumatera Utara mendadak ramai didatangi puluhan warga Jalan Cendrawasih, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kamis (2/5/2019).

Kedatangan warga yang didominasi kaum “hawa” ini meminta kejelasan dari pemerintah Kota Sibolga terkait bantuan bagi korban terdampak ledakan bom oleh istri terduga teroris Abu Hamzah pada 12 Maret 2019 lalu.
Mereka mengaku hingga saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah. Padahal rumah mereka rusak akibat ledakan bom tempo hari.

Salah satu mahasiswa yang mewakili warga, Raju Firmansyah Hutagalung menjelaskan, bahwa mereka sudah menyurati DPRD agar melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama masyarakat yang terkena musibah ledakan bom.

“Kita sudah layangkan surat pada tanggal 25 April 2019, kemudian kita surati lagi tanggal 30 April 2019, meminta DPRD segera menggelar RDP terkait persoalan yang dihadapi rakyat,” kata Raju.

Untuk itu, kata Raju, dirinya bersama warga terdampak bom meminta agar anggota DPRD mau mendengarkan keluhan dan aspirasi warga terkait bantuan dari Presiden Jokowi senilai total Rp1,4 miliar yang diduga tidak jelas diketahui kemana arahnya.

“Ada masyarakat yang rumahnya rusak parah, tetapi dia tidak mendapat bantuan, bagaimana pendataan yang terjadi?,” tanya Raju.

Dikatakan, selain bantuan dari presiden Jokowi, Raju juga menyinggung terkait bantuan dari Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi, sebesar Rp 3 juta yang diketahui telah diserahkan kepada 5 orang perwakilan secara simbolis.

“Kita meminta DPRD memfasilitasi masyarakat berjumpa dengan Kadis Sosial yang kita duga terlibat. Oknum-oknum yang diduga terlibat Kadis Sosial, Camat dan Lurah Pancuran Bambu,” tegasnya.

Pantauan, aksi yang dilakukan warga ini membuahkan kekecewaan. Pasalnya, tidak satu pun anggota DPRD datang untuk menemui warga. Beberapa staf menyebut, seluruh anggota DPRD Sibolga berangkat ke Padang, Sumatera Barat.

“Seharusnya, ada anggota DPRD tinggal di kantor ini. Soalnya, yang mengadu ini bukan mahasiswa, tapi masyarakat yang memilih anggota DPRD,” imbuhnya.(hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.