MEDANHEADLINES.COM, Medan – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sumatra Utara mengatakan seluiruh air Danau Toba telah mengalami pencemaran dalam tingkat sedang
Hal itu terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Sumut beserta DLH dan Pemerintah Kabupaten Karo, Samosir, Dairi, Simalungun, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara dan Toba Samosir, Selasa (5/3/2019),
Kepala Bidang Tata Guna Lingkungan dan Amdal DLH Sumut, Sugiatno mengatakan, Pencemaran ini sendiri ditemukan berdasarkan penelitian yang dilakukan hingga 2012.
Kesimpulan penelitian itu sebenarnya akan dijadikan dasar pembuatan surat keputusan Gubernur Sumut tahun 2017 tentang daya tampung dan daya dukung Danau Toba terhadap usaha budi daya ikan sebesar 10.000 ton/tahun.
“Hanya saja, sayangnya keputusan itu belum diaplikasikan,” Ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPP Perkumpulan Horas Bangso Batak (HBB), Lamsiang Sitompul yang juga hadir di RDP mengatakan, pencemaran air Danau Toba telah mengancam kehidupan masyarakat di kawasan danau terbesar di Asia Tenggara itu. Mulai dari hilangnya potensi ekonomi hingga air yang tidak bisa lagi digunakan berenang atau dikonsumsi.
“Itu sebabnya seluruh perusahaan di kawasan Danau Toba yang menimbulkan pencemaran harus dihentikan izin usahanya,” tegas Lamsiang.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi D dari Partai Demokrat, Layari Sinukaban mendorong agar persoalan pencemaran Danau Toba dibawa ke DPR RI dan Presiden Jokowi Agar upaya pembersihannya kembali bisa berlangsung secepat mungkin.
“Karena keputusannya ada di pusat, kita bawa saja persoalan Danau Toba ini ke DPR RI dan Presiden sebagai kepala negara. Saya yakin Presiden Jokowi mendukung agar Danau Toba bersih dari KJA,” ujar Layari.
Menambahi Layari, Anggota DPRD Sumut Dari Golkar Leonard Sumurung Samosir menyatakan, bisa saja persoalan pencemaran Danau Toba disampaikan ke DPR RI dan Presiden Jokowi. Namun sebelum menuju ke sana lebih dulu akan diselenggarakan rapat gabungan dengan komisi lainnya di DPRD Sumut.
“Nanti melalui rapat komisi gabungan kita lihat apakah pansus dan upaya mengadu ke DPR RI serta Presiden disetujui,” ungkapnya. (red)
