Wujudkan Pemilu Bersih Dengan Pengawasan Partisipatif Berbasis Masyarakat

Direktur Socyology Strategy Institute FISIP USU, Hanief Palopo Wibowo saat menyampaikan materinya dihadapan peserta Sosialisasi Partisipatif kepada Mahasiswa dan Pelajar di Dairi

MEDANHEADLINES.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dairi menggelar Sosialisasi Parstisipatif Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota Kepada Puluhan mahasiswa dan Pelajar yang dilaksanakan di Hotel Mutiara Sidikalang

Dalam Kegiatan ini, Anggota Bawaslu Kabupaten Dairi, Maimanah mengatakan Kewajiban Bawaslu adalaha mengawal Pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas. Oleh karenanya dibutuhkan peran serta masyarakat.

“Mahasiswa dan pelajar sebagai generasi muda dan elemen masyarakat, hendaknya memiliki kepedulian terhadap politik dan ikut serta dalam mengawal dan mewujudkan pemilu yang bersih dan bermartabat” katanya.

Koordinator Daerah Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Sumatera Utara Darwin Sipahutar yang menjadi salah satu narasumber dalam sosialisasi tersebut mengatakan pengawasan partisipatif sangat penting dalam mencegah berbagai bentuk pelanggaran pemilu terkhusus pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu.

“Pengawasan partisipatif tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu sendiri namun peran serta masyarakat menjadi ujung tombak dalam menindak pelaku kejahatan demokrasi”. Katanya.

Menurut Darwin,  Pelajar dan mahasiswa sebagai basis pemilih pemula harus tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan mewujudkan kedaulatan pemilih, salah satunya dengan memantau potensi pelanggaran pemilu, selain itu mahasiswa dan pelajar dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan demokrasi.

Sementara itu, Direktur Socyology Strategy Institute FISIP USU, Hanief Palopo Wibowo yang juga menjadi narasumber di kegiatan tersebut menjelaskan, dalam UU No 7 Tahun 2017, pengawasan penyelenggaraan pemilu dilakukan oleh Bawaslu berupa kegiatan  mengamati, mengkaji, memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan.

“Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan” katanya.

Ditambahkan Hanief, pengawasan mengenai pemilu secara menyeluruh adalah mewujudkan pemilu yang demokratis, menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akuntabilitas hasil pemilu.

Lebih lanjut menurut pengamat sosial dan politik Sumatera Utara ini mengatakan bahwa masyarakat mempunyai arti yang sangat penting dalam proses mengawal demokrasi dan melibatkan masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu.

” Partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kegiatan pengawasan/pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara,” Ungkapnya.

Ditegaskannya, bentuk partispasi masyarakat dalam pengawasan pemilu dapat dilakukan dengan pemantauan, penyampaian laporan awal dan/atau informasi awal temuan dugaan pelanggaran, kajian, pengawasan kampanye pengawasan, dan bentuk-bentuk lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Yang harus diperhatiakan oleh Bawaslu adalah menyediakan informasi yang memadai untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi tentang pengawasan pemilu, menyiapkan sarana atau fasilitas yang mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, pengaduan atau laporan pelanggaran pemilu”, pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *