Kunjungi Aceh, Jokowi Bahas RUU Pesantren

MEDANHEADLINES.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengawali kegiatan kunjungan kerja, Jumat (14/12), dengan bersilaturahmi bersama para perwakilan ulama se-Provinsi Aceh di Ballroom Hotel Hermes Palace, Kota Banda Aceh.

Dalam pertemuan yang dihadiri sekira 105 ulama tersebut, Presiden menjelaskan mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan. Menurutnya, pemerintah berkomitmen agar RUU ini bisa diselesaikan secepatnya.

“Ini memang pemerintah terus mendorong agar bisa diselesaikan karena itu adalah sebuah payung hukum besar,” ungkapnya. Presiden menjelaskan rancangan undang-undang ini disusun untuk mencapai tujuan jangka panjang membangun dan mengembangkan pendidikan pesantren dan keagamaan yang ada di Tanah Air.

Berdasarkan data yang diterima Presiden, saat ini jumlah pondok pesantren di Tanah Air mencapai 28 ribu.

“Apabila negara ingin memberikan anggaran kepada pondok pesantren, baik dalam rangka pembangunan pondok, baik, misalnya, untuk guru-guru ngaji yang ada di dalam pondok,” tuturnya.

Selain membahas RUU Pesantren, sejumlah masalah kebangsaan juga menjadi topik diskusi dalam pertemuan tersebut, antara lain soal Islam Wasatiyyah atau Islam jalan tengah. Terkait hal ini, Presiden menceritakan pertemuan Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama dan Cendekiawan Muslim Dunia Tentang Wasatiyyah Islam di Bogor pada Mei 2018 lalu.

“Kalau kami lihat, hampir semua negara yang hadir saat itu mengamini bahwa Islam Wasatiyyah adalah sebuah jalan yang baik bagi kita semuanya,” katanya.

Turut hadir mendampingi Presiden, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Staf Khusus Presiden Abdul Ghofar Rozin.

Usai Silaturahmi ini, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo kemudian langsung menuju Universitas Syiah Kuala, Kota Banda Aceh untuk menghadiri Sosialisasi Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 di Provinsi Aceh dan meresmikan sejumlah proyek Strategis Nasional lainnya. (red/setkab)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *