Walikota Sibolga Menolak Tegas Peraturan Baru BPJS No. 4 Tahun 2018

MEDANHEADLINES.COM – Menyikapi peraturan baru yang dikeluarkan oleh Direktur BPJS No. 4 Tahun 2018 pada sistem pelayanan BPJS di Rumah Sakit Pemerintah, Walikota Sibolga, Syarfi Hutauruk menolak keras, Sabtu (27/09/2018).

Dijelaskannya, dengan dikeluarkannya peraturan baru tesebut, dirinya menilai akan mempersulit RS Fl. Tobing dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebab menurutnya, dengan peraturan baru tersebut, warga tidak bisa dapat lagi memberikan rujukan ke rumah sakit pemerintah sesuai keinginan masyarakat.

“Pasien yang sudah lama berobat ke RSU FL. Tobing dengan tipe B yang dimana data-datanya sudah terekam, tetapi karena sudah ke rumah sakit yang baru (tipe D dan C) maka masyarakat akan mengulangi pemeriksaan dari awal, dalam hal ini maka akan membebani bagi masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, masih kata Syarfi, peraturan BPJS ini sudah menyalahi UU No 36 Tahun 2016 tentang pelayanan kesehatan. Dimana dalam peraturan itu, lanjutnya, pemerintah menjamin setiap orang berhak memperoleh akses sumber daya dibidang kesehatan. Dan dalam aturan ini juga disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

“Percuma pemerintah Sibolga memfasilitasi alat kesehatan dan tenaga Dokter yang bermutu dan unggul di RS FL. Tobing bila masyarakat tidak bisa lagi menikmati pelayanan,” terangnya.

Dia menambahkan, selama ini pemerintah Kota Sibolga telah berupaya untuk melindungi kesehatan warganya melalui pengalokasian kepersertaan BPJS kesehatan hingga mencapai 97% dari seluruh penduduk kota Sibolga, yang dimana telah menerima penghargaan dari Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2018.

“Bila memang tetap peraturan baru rujukan BPJS ini diterapkan, maka Pemko Sibolga akan mengakaji ulang pengalokasian dana kepersertaan anggota BPJS pada APBD. Karena menurut saya, dalam hal ini masyarakat Kota Sibolga tidak memperoleh manfaat maksimal dari perlindungan kesehatan yang diberikan pemko Sibolga kepada warga,”tegasnya.

Syarfi juga mengatakan, bila peraturan baru ini masih tetap diterapkan, maka dengan tegas Pemerintah Kota Sibolga akan memutus hubungan kerjasama dengan pihak BPJS.

“Ada sebanyak 99,41% masyarakat Kota Sibolga mendapat pelayanan BPJS di RS FL. Tobing ini. Ingat, rumah sakit ini milik pemerintah,” terangnya (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *