MEDANHEADLINES.COM, Medan – Dalam rangka memperingati Hari buruh yang jatuh pada Selasa, (1/5/2018), Ribuan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Provinsi Sumatera Utara (DPW FSPMI Sumut) akan melakukan aksi unjuk rasa damai di sejumlah titik di Kota Medan.
Ketua FSPMI Sumut, Willy Agus Utomo mengatakan, nantinya FSPMI akan mengerahkan massanya di 12 Kabupaten/Kota di Sumut yang akan di bagi di tiga zona titik aksi.
” Rute untuk aksi zona utama di pusatkan di Medan dengan titik kumpul Lapangan Merdeka, Medan, Kemudian massa long march menuju Bundaran SIB, Jalan Gatot Subroto. Dari situ bergerak menuju Kantor Gubernur Sumatera Utara, Jalan Diponegoro, Medan,” Ungkapnya
Willy juga mengatakan, Untuk masa aksi di Medan pihaknya memprediksi ajan menurunkan sekitar dua ribu orang yang berasal dari anggota buruh FSPMI Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi dan Batu Bara
Sementara Untuk zona kedua, titik aksi di Kantor Bupati Labuhan Batu Utara dengan Masa sekitar 800 orang yang berasal dari buruh FSPMI Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, dan Labuhan Batu Induk
“Zona tiga, titik tujuan aksi di pusatkan di Kantor Wali Kota Padang Sidempuan, masa aksi berjumlah 500-an angggota FSPMI se-Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) yang berasal dari Padang Sidempuan, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Mandailing Natal,” ucapnya.
Dalam aksi nanti para buruh tetap mengusung tuntutan secara nasional dan daerah. Tiga Tuntutan Rakya/Buruh (Tritura Plus) menjadi tema utama. Satu, turunkan harga beras, BBM, listrik, serta menuntut Pemerintah memberikan kepastian ketersediaan pangan dan energi.
Dua, tolak upah murah, cabut PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan, jadikan 84 item Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Tiga, tolak TKA Tiongkok dan cabut Perpres No 20 tahun 2018 tentang TKA. Plus hapus outsourcing dan 2019 pilih presiden yang pro buruh.
“Untuk tuntutan daerah, kita minta agar Gubernur Sumut peduli akan kehidupan dan kesejahteraan kaum buruh. Kemudian kita meminta agar Gubernur mencopot direktur PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU), kerena perusahaan milik Pemda itu melakukan PHK sewenang-wenang terhadap pekerjanya, dan beberapa tuntutan perburuhan lain di daerah Sumut,” Pungkasnya.(red)
