Sumut  

Deklarasi Anti Korupsi Paslon Kepala Daerah Se-Sumut, KPK Ingatkan 3 titik rawan Korupsi

MEDANHEADLINES.COM, Medan- KPK mengingatkan kepada para calon kepala daerah untuk berhati-hati di 3 sektor yang kerap memunculkan potensi korupsi kepala daerah.

“Ada tiga titik rawan korupsi. Pertama, perencanaan APBD, pengadaan barang dan jasa (PBJ) serta perizinan,” kata Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK, Cahya H Harefa pada Deklarasi Anti Korupsi pasangan calon kepala daerah se-Sumut, di Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (24/4/2018).

Oleh karena itu, dia berpesan agar hal tersebut menjadi perhatian calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut, jangan sampai hal tersebut di masa yang akan datang terulang kembali.

“Pembahasan APBD juga melibatkan DPRD, biasanya ada istilah uang ketok. Jangan sampai itu terjadi lagi, gubernur sebelumnya sudah terlibat masalah ini,” paparnya.

Dalam Kegiatan yang turut dihadiri oleh seluruh calon kepala daerah kabupaten/kota di Sumut yang akan bertarung pada Pilkada 27 Juni mendatang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Gubernur Sumut Erry Nuradi, Komisi Pemilihan Umum Sumut, Badan Pengawas Pemilu Sumut dan para undangan lainnya ini, Cahya Juga memaparkan dari 34 gubernur provinsi di Indonesia, 22 di antaranya terlibat salah satu kasus tersebut

” Mulai 2004 -2018 ada beberapa perkara yang ditangani, di antaranya 11 perkara pengadaan barang dan jasa, 20 perkara pengelolaan anggaran, 5 perkara perizinan, 2 perkara pemerasan, 3 perkara penyalahgunaan wewenang, 51 perkara penyuapan, 6 perkara TPPU, 5 gratifikasi.kabupaten/kota,” Pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.