MEDANHEADLINES.COM – Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi beserta 3 bupati dan 1 walikota yakni, Bupati Karo Terkelin Brahmana, Bupati Tapanuli Tengah, Bakhtiar Ahmad Sibarani, Bupati Tapanuli, Selatan Syahrul Pasaribu dan Wali Kota Sibolga, Syarfi Hutauruk melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk melakukan studi kebencanaan di Gunung Asama, Kamis (30/11/2017).
Selain itu, Kunker ini juga di ikuti oleh Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis dan Kepala BPBD Kota Medan Arjuna Sembiring.
Dalam Studi kebencanaan yang berlangsung di kantor Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Biro Pembangunan Daerah Kanto, Tone River Water System Sabo Office di kaki Gunung Asama, Jepang ini para delegasi Sumut mendapat penjelasan tentang lima gunung berapi aktif dan berbahaya di Jepang, di antaranya Gunung Fuji, Sakurajima, Asama, Shinmoedake dan Gunung Aso.
Seperti diketahui, Gunung Asama ini aktif 3 April 1783 hingga awal Juli dengan ledakan cukup besar 8 Juli 1783 yang menewaskan 35 ribu jiwa. Letusan terakhir 2 Februari 2009 menyebabkan hujan abu menyelimuti Kota Tokyo. Hingga kini, penanggulangan bencana oleh pemerintah Jepang cukup baik.
Usai pertemuan, Tengku Erry Nuradi menjelaskan, di Sumut terdapat gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini yakni Gunung Sinabung di Karo. Tidak hanya bencana letusan gunung berapi, Sumut juga memiliki risiko tinggi terkena bencana, seperti banjir, longsor dan gempa.
“Oleh karena itu, kita ke Jepang melakukan studi kebencanaan, bagaimana menangani serta menanggulangi bencana, meminimalisir jatuhnya korban jiwa hingga penerapan teknologi canggih,” ujarnya.
“Jepang dikenal dengan daerah rawan bencana gempa dan letusan gunung berapi. Namun, teknologi penanganannya cukup canggih. Kesiapsiagaan mereka baik. Mudah-mudahan banyak manfaat dari Jepang ini nantinya bisa dipelajari dan diterapkan di Sumut.” Pungkasnya.
Pengurangan resiko bencana pada tahap pra bencana merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana. Sebab, bencana berskala besar dapat menghancurkan pencapaian dan pertumbuhan ekonomi yang diperjuangkan selama berpuluh-puluh tahun.
“Hanya dalam sekejap karena bencana masyarakat yang telah bersusah payah bekerja untuk keluar dari kemiskinan dapat kembali ke dalam kemiskinan,” ucapnya.
Pemprov Sumut mengambil sikap dengan memprioritaskan program pengurangan resiko bencana di antaranya penguatan kelembagaan khususnya organisasi perangkat daerah yang mengurus kebencanaan dan pengintegrasian pengurangan risiko kedalam rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).
“Kami bersama Bupati dan Wali Kota saling mengingatkan penanggulangan bencana. Harus menjadi urusan strategis dan prioritas dalam perencanaan dan anggaran Pemda. Hal itu dalam upaya mengantisipasi dan meminimalisir penderitaan rakyat akibat bencana,” jelasnya.(red)
