Menjauhnya masyarakat Indonesia dari Musyawarah Mufakat

MEDANHEADLINES – Nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dalam masyarakat Indonesia dinilai semakin lama semakin menjauh dari karakter bangsa.

Hal ini diungkapkan Anggota MPR dari Fraksi PKB Abdul Kadir Karding saat menjadi narasumber dalam Training of trainers Empat Pilar MPR  di Provinsi Aceh beberapa waktu yang lalu.

“Ini adalah sebuah keniscayaan. Indonesia tetap bertahan, bersatu, dan utuh karena ada musyawarah mufakat,” ungkapnya.

Karding menyebutkan bukti bahwa masyarakat Indonesia menjauh dari musyawarah mufakat adalah seringnya digunakan mekanisme voting dalam pengambilan keputusan. “Demokrasi kita sering mempertontonkan budaya voting. Sebentar-sebentar voting,” ucapnya.

Menurutnya, jika tidak ada musyawarah mufakat maka masyarakat bisa terbelah dan tidak utuh bersatu. Untuk itu dia mengajak untuk kembali pada musyawarah mufakat.

“Musyawarah sudah dilupakan. Musyawarah mufakat mulai kita tinggalkan. Untuk itu kita harus kembali pada musyawarah mufakat,” ajaknya.

Bagaimana kembali pada musyawarah mufakat? Karding menjawab perlu perubahan dalam peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang pengambilan keputusan.

“Dalam peraturan perundangan yang dikuatkan adalah pengambilan keputusan secara musyawarah mufakat. Voting hanya dilakukan jika sangat terpaksa,” ujarnya.

Selain musyawarah mufakat, Karding juga menyoroti kelemahan dalam penerapan nilai agama dan budaya. “Nilai agama dan budaya mulai terkikis. Kebersamaan dan kekeluargaan mulai menipis,” ucap dia.

Dia memberi contoh lunturnya dalam kehidupan bertetangga yang menipis. Orang yang tinggal di apartemen tidak saling kenal dengan tetangga.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.