Lakukan Pungli, Pengadilan vonis Bendahara UPT Disdik Medan 1 tahun penjara

MEDANHEADLINES, Medan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Memvonis Bendahara UPT Dinas Pendidikan Medan Labuhan, Armaini dengan hukuman setahun penjara dan denda Rp 50 juta subsider satu bulan kurungan setelah terbukti secara sah melanggar melanggar Pasal 11 huruf e UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Vonis ini dibacakan Ketua Majelis Hakim, Sontan Merauke Sinaga di Ruang Cakra VII Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan, Selasa (12/9/2017).

“Hal yang memberatkan hukuman bagi terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas pungli serta tindakan terdakwa meresahkan masyarakat,” katanya saat membacakan berkas amar putusannya.

Sebelumnya JPU dalam sidang  tuntutan meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa selama setahun dan tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp 50 juta.

Menyikapi Vonis Hakim ini baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Belawan, Esther Hutahuruk menyatakan pikir-pikir.

“Kami pikir-pikir yang mulia,” ucap Esther.

Diketahui Kasus ini bermula ketika Armaini selaku Bendahara UPT Dinas Pendidikan Medan Labuhan meminta fee sebesar 2,5 persen dari total pinjaman kepada Rosmawati dan Zainun yang ingin meminjam uang dari PT Bank Sumut.

Fee itu diminta terdakwa dengan alasan dapat mempermudah kedua korbannya untuk memperoleh pinjaman dari PT Bank Sumut masing-masing Rp 110 juta dan Rp 210 juta.

Hingga akhirnya pada Januari 2017 tim Saber Pungli Polda Sumut yang dipimpin Kasubdit IV Ditreskrimum, AKBP Sandy Sinurat melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di depan kantor Bank Sumut Cabang Pembantu Belawan.

Adapun barang bukti yang berhasil disita berupa dua amplop berisi uang masing-masing Rp 3,5 juta dan Rp 5 juta.(red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.