MEDANHEADLINES,Medan – Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Adlinsyah Nasution meminta agar seluruh honor kegiatan dihapus dan digantikan menjadi tambahan penghasilan pegawai (TPP).
Penegasan itu disampaikan langsung Adlinsyah pada hari kedua rapat Monitoring dan Evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan, Kamis (26/1/2017).
“Sudah setengah pemerintah daerah di Indonesia menggunakan TPP. Selama ini honor kegiatan nggak jelas siapa yang mendapatkannya, sedangkan TPP sangat jelas. Apalagi pembayaran TPP ini berdasarkan kinerja dan kehadiran,” kata Adlinsyah.
Diakui Adlinsyah masih ada beberapa daerah yang keberatan dengan penghapusan honor kegiatan menjadi TPP. Sebab, ada anomali dari para pejabatnya yang selama ini mendapatkan honor kegiatan yang cukup besar khawatir tidak akan mendapatkan kembali honor sebesar itu menyusul diberlakukannya sistem TPP tersebut.
“Pemberian TPP ini sangat adil, sebab para pegawai akan mendapatkan sesuai dengan jerih payah kinerjanya. Untuk itulah saya minta agar pemberlakuan TPP ini segera dilakukan. Apalagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberlakukannya. Kini kita mendorong Pemko Medan untuk memberlakukan TPP ini,” ungkapnya.
Bagi kabupaten/kota yang masih kesulitan untuk memberlakukan TPP ini, Adlinsyah menegaskan siap untuk memberikan pendampingan. “Mari kita duduk bersama, baik itu Bupati, Wali Kota, Sekda dan Bagian Hukum. Saya punya contoh daerah yang telah menerapkan TPP, tinggal mencontohnya. Ada satu daerah, cuma seminggu saja pembahasannya sudah bisa menerapkan TPP,” terangnya.(rls)
