Medan  

KPK : Tidak Boleh Ada Penganggaran secara Gelondongan

MEDANHEADLINES,Medan-   Ketua Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Wilayah Propinsi Sumatera Utara, Adlinsyah Nasution mengingatkan agar pemerintah daerah  tidak melakukan penganggaran secara gelondongan.

Hal ini diungkapkanya dalam rapat monitoring dan evaluasi Progres Rencana Aksi Pencegahan korupsi Terintegrasi di Balai Kota Medan, Kamis (26/1/2017)

Untuk membuat anggaran, lanjutnya harus mencantumkan biayanya secara terperinci dan harus berdasarkan Standar Satuan Harga (SSH), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) maupuan Analisa Standar Bahan (ASB).

“Mulai saat ini anggaran yang dibuat harus terperinci, tidak ada lagi yang gelondongan,” tegasnya.

Ia juga menyikapi pemerintah daerah yang masih memberlakukan Honor kegiatan dan belum mempergunakan tambahan penghasilan pegawai (TPP)

“ Sudah setengah pemerintah daerah di Indonesia menggunakan TPP. Selama ini honmor kegiatan nggak jelas siapa yang mendapatkannya, sedangkan TPP sangat jelas. Apalagi pembayaran TPP ini berdasarkan  kinerja dan kehadiran,” kata Adlinsyah.

Dalam kegiatan rapat monitoring ini juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Medan, Ir Akhyar Nasutuion MSi,  Ketua Tim Tindak Lanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Provinsi Sumut, M Fitriyus, Technical GIZ, M Safri Lubis, Bupati Labuhan Batu, Pangonal Harahap beserta Sekda Ir M Yusuf Siagian, Wakil Bupati Asahan, H Surya BSc dan Pj Wali Kota Pematang Siantar, Antoni Siahaan (rls)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.