Sumut  

DPD RI dukung lahirnya Undang-Undang Bagi hasil perkebunan

MEDANHEADLINES, Medan – Anggota DPD RI asal Sumut Parlindungan Purba mengatakan DPD RI mendukung lahirnya Undang-undang bagi hasil perkebunan. Dukungan ini muncul karena beberapa Provinsi terutama sumatera utara yang memiliki lahan perkebunan yang luas tidak mendapatkan kontribusi yang sesuai karena hasilnya langsung dikelola oleh pemerintah pusat.

Padahal, lanjut parlindungan potensi perkebunan untuk menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup tinggi jika daerah juga mendapatkan bagian dari hasil perkebunan itu.

“Makanya perkebunan ini harus memberi kontribusi langsung kepada pemerintah daerah, selama ini PAD Sumut yang terbesar itu dari Pajak Kenderaan. Padahal Sumut dikenal dengan perkebunannya sejak zaman dulu,”pungkasnya saat menghadiri seminar/ Bedah Buku Koeli Kontrak Tempo Doeloe,di aula Martabe Lantai 2 Kantor Gubsu.

Senada dengan itu, Gubernur sumatera utara tengku erry nuradi juga berharap pemerintah pusat segera melakukan revisi maupun perubahan undang-undang agar dana bagi hasil bisa direalisasikan

“ Undang-undangnya  belum membolehkan. Oleh karena itu perjuangan ini bisa kita aspirasikan kepada wakil-wakil kita di senayan paling tidak merevisi atau membentuk undang-undang perkebunan,” ungkapnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.