MEDANHEADLINES,Medan -Gubernur Sumut HT Erry Nuradi berharap pemerintah pusat dapat merealisasikan dana bagi hasil perkebunan kepada pemerintah provinsi sumatera utara,hal ini karena sumatera utara memiliki lahan perkebunan yang luas hingga mencapai 20jutaan hektar.
Dikatakannya, dengan luasnya area perkebunan di Sumut bisa dikatakan kontribusi langsung Pendapatan Asli Daerah (PAD) kepada daerah sangatlah sedikit atau bisa dibilang belum ada.
“Kecuali PBB yang diterima kabupaten. Tapi hasil perkebunannya langsung ke pusat berupa PPN DAN PPH,”ujar gubsu usai acara Seminar/Bedah Buku Koeli Kontrak Tempo Doeloe, Rabu (11/1) di aula Martabe Lantai 2 Kantor Gubsu.
Menurutnya, seharusnya hasil perkebunan seperti sawit dan karet juga tak ubahnya seperti tembakau yang langsung memberikan kontribusi berupa pajak rokok. Apalagi sawit dan karet merupakan produk yang bisa ditanam berulang seperti halnya tembakau.
“Tentunya kita berharap perkebunan seperti kelapa sawit dan karet bisa memberikan kontribusi sama dengan tembakau. Inilah yang ingin kita perjuangkan,”terang Gubsu.
Tidak hanya Sumut, , lanjut Erry beberapa Provinsi lainnya juga mengharapkan adanya bagi hasil perkebunan. Oleh karenanya perlu adanya usaha dari Provinsi-provinsi tersebut untuk duduk bersama dengan pemerintah pusat dalam hal Ini Kementerian Keuangan.
” kalau kita lihat masing masing instansi sebenarnya keinginan untuk itu ada, baik itu perkebunan. Bahkan menteri keuangan mungkin juga setuju. Tapi masalahnya kan ini undang-undang. Undang-undangnya belum membolehkan. Oleh karena itu perjuangan ini bisa kita aspirasikan kepada wakil-wakil kita di senayan paling tidak merevisi atau membentuk undang-undang perkebunan,” ungkapnya
