JONAN, ARCHANDRA DAN TEKUK LUTUT KEBIJAKAN PERTAMBANGAN

 

MEDANHEADLINES, – Sangat miris, akhirnya Kementerian ESDM dibawah Menteri dan Wakil Menteri ESDM yang baru Ignasius Jonan/Archandra Tahar mengeluarkan Kebijakan untuk mengijinkan ekspor mineral diperpanjang dalam batas waktu tertentu. Ijin yang dikeluarkan ESDM tentu saja bertentangan dengan pernyataan dari Wapres JK yang mengatakan tidak ada relaksasi ketentuan ekspor konsentrat (Kompas 22/10). Bahkan payung hukum ijin tersebut ditenggat harus keluar sebelum 12 Januari 2016 agar tidak bertentangan dengan UU No.4/2009 tentang Pertambangan dan Minerba. Sebab sesuai dengan Permen ESDM 1/2014 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri dijelaskan bahwa batas akhir ekspor konsentrat tertentu oleh seluruh perusahaan adalah tiga tahun sejak aturan itu terbit 11 Januari 2014. Artinya setelah tanggal 12 Januari 2017 hanya mineral hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang bisa diekspor (Kompas, 1 November 2016).

 Tekuk Lutut

Sudah terlalu banyak kebijakan pemerintah yang tak konsisten dengan dasar falsafahnya, apalagi jika menyangkut pihak dan kepentingan asing. Saat berhadapan dengan negara atau perusahaan asing apalagi negara maju, perusahaan besar, nyali pemerintah selalu ciut dan hilang ditengah jalan. Belum saja berunding, pemerintah kerap kali kikuk tak tau harus berbuat apa. Jika bertindak keras, akan selalu muncul hantu ancaman kerugian yang membuat keputusan pemerintah menjadi sompel tidak bulat. Belum lagi ada begitu banyak rentseeker yang selalu beroperasi mempengaruhi kebijakan pemerintah untuk menguntungkan pihak asing dan selalu tak perduli akan masa depan bangsa. Jelas kebijakan pemerintah akhirnya bersifat bongkar pasang menyesuaikan dengan kehendak asing.

Sudah tak terhitung lagi berapa banyak kekayaan alam Nusantara ini dipindahkan, diangkut ke luar negeri dalam bentuk barang atau bahan mentah (raw material). Proses ekspor barang tambang, mineral dan batubara dalam bentuk mentah inilah yang paling mudah dilakukan oleh perusahaan apapun dan sangat senangi oleh negara asing. Sebab prosesnya mudah tak perlu pengolahan dan sangat menguntungkan bagi negara importir. Bayangkan jika 1 ton bahan baku kita ekspor harganya 100 dolar AS, setelah diolah (pemurnian/pengolahan) harganya menjadi 10.000 dolar AS (kenaikan seratus kali lipat). Jelas semua negara sangat ingin membeli bahan mentah dan membuat pengolahan di negerinya sendiri untuk kemudian di jual ke negara lain dengan nilai yang fantastik. Anehnya, Indonesia sebagai sumber bahan baku malah tak pingin membuat proses pengolahan di dalam negeri sendiri untuk meningkatkan nilai tambah.

Bayangkan, kita baru berani bertindak tegas khususnya dibidang tambang/minerba tahun 2009 yaitu dengan adanya UU 4/2009 tentang Pertambangan/Minerba. Plus, ditegaskan dengan adanya Permen ESDM 1/2014 yang sudah jelas menyebut bahwa hanya perusahaan yang punya smelter (fasilitas pemurnian dan pengolahan) yang dapat mengekpor barang tambang/minerba. Celakanya banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia akhirnya tidak mampu memenuhi tuntutan aturan main yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk membangun smelter di dalam negeri selama waktu 3 tahun (2014-2017). Celakanya lagi, ketidak mampuan mereka itu akhirnya di payungi pemerintah dengan mengeluarkan ijin perpanjangan waktu.

Jelas, perusahaan asing selalu berlindung dibalik alasan dimana mereka kesulitan membangun smelter yang mahal sementara perpanjangan kontrak perusahaan mereka yang belum jelas. Belum lagi alasan akan adanya kerugian yang sangat besar bagi Indonesia jika perusahaan asing pindah/atau berhenti. Alasan tersebutlah yang selalu digunakan perusahaan untuk membungkam dan menekuk lutut pemerintah. Dasar pemerintah memang sudah kehilangan ideologi, tukang-menukang kebijakan akhirnya selalu menjadi pilihan untuk dilakukan meski tindakan itu merugikan dirinya dan rakyatnya sendiri.

Jonan & Archandra

Dengan dilantiknya Jonan dan Archandra masing-masing sebagai Menteri dan Wakil Menteri ESDM setelah menimbulkan gejolak sebelumnya, sebetulnya publik menunggu hasil dari kebijakan yang akan diambil oleh mereka berdua. Semua orang tahu, kekayaan alam Indonesia yang sangat kaya dikelola oleh Kementerian ESDM. Sehingga kalau salah tata kelola, salah ambil kebijakan artinya sama saja dengan menjual kekayaan alam Indonesia kepada pihak perusahaan terutama pihak asing. Kementerian ESDM jelas adalah kementerian yang super strategis. Apalagi duet Jonan dan Archandra diketengahkan untuk membungkam kritik dari berbagai pihak yang selalu mencurigai dan mewaspadai motif pemerintah dalam tatakelola pertambangan dan minerba. Terlebih masyarakat ingin melihat sejauh mana Jonan dan Archandra dapat mengimplementasi sumpah Jokowi untuk melakukan revolusi mental dan menerapkan nawacita demi kedaulatan politik dan kedaulatan ekonomi bangsa. Tentu, bagi masyarakat keduanya tidak akan membuat kebijakan pertambangan/minerba yang jelas-jelas menguntungkan asing sangat bertentangan dengan revolusi mental dan amanat dalam nawacita itu sendiri.

Sayangnya, bukan malah kebijakan yang melindungi kepentingan nasional yang muncul kepermukaan. Pemerintah justru mangkir dari keputusannya semula yang sebelumnya tegas hanya memberi batas waktu tiga tahun (2014-2017) kepada semua perusahaan pertambangan/minerba untuk mempersiapkan smelter-nya di Indonesia. Jika smelter perusahaan ada di Indonesia maka jelas akan ada peningkatan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia selain tidak lagi mengekspor bahan mentah sebagaimana selama ini terjadi. Apalagi kebijakan pemberian ijin ekspor hingga batas waktu tertentu membuktikan adanya pertentangan sikap dalam internal pemerintah antara Wapres JK (tanpa relaksasi) dengan Kementerian ESDM (pro perpanjangan ekspor bahan mentah) semakin membuktikan bahwa sikap atau kebijakan pemerintah jelas telah dibayangi masalah yang serius.

Tampaknya terkait membuat kebijakan yang kokoh dan tegas untuk melindungi kepentingan bangsa dan tidak murah dimata asing, pemerintah perlu kembali merenungkan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bung Karno ataupun belajar sebentar dari tetangga sebelah (Presiden Duterte). Pemerintah sebaiknya mewarisi api semangat para pemimpin yang sanggup berdiri kokoh membentengi rakyat dari serbuan dan penjajahan asing bukan mewarisi debu ceritanya saja.

 

Penulis:Dadang Darmawan, M.Si

Dosen FISIP USU

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.