Medan  

Guru PPPK Mengadu ke DPRD Soal Janji Kanwil Kemenag Sumut Terkait Realisasi Redistribusi

Perwakilan guru PPPK Kanwil Kemenag Sumut saat beraudiensi ke Komisi E DPRD Sumut, Rabu (19/6/2024). (Foto: Istimewa)

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Sejumlah guru yang tergabung di Forum Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2022 Kanwil Kemenag Sumut, beraudiensi ke Komisi E DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Medan Petisah, Rabu (19/6/2024).

Dalam audiensi ini mereka berharap Komisi E dapat menjalin komunikasi dengan Kanwil Kemenag Sumut agar segera merealisasikan janji redistribusi sejumlah guru PPPK kembali ke satuan kerja awal mereka.

Seorang perwakilan guru PPPK yang minta identitasnya dirahasiakan mengatakan, untuk di Pulau Sumatera, hanya guru-guru di Provinsi Sumut yang belum di redistribusi.

“Padahal guru-guru di provinsi lain yang ada di Pulau Sumatera sudah di redistribusi kembali ke satuan kerja asal mereka. Tinggal kami yang di Sumut belum,” ujarnya.

Dia juga mengatakan bahwa distribusi yang dilakukan Kanwil Kemenag Sumut terhadap para guru PPPK dianggap menimbulkan kendala. Menurutnya, di sekolah tempat mereka didistribusikan malah tidak kekurangan tenaga pendidik.

“Seperti yang domisili di Langkat, ia ditempatkan di Nias. Sementara yang di Nias malah didistribusikan ke daerah lain. Kondisi serupa juga terjadi di sejumlah daerah. Malah, sekolah yang kami tinggal justru menjadi kekurangan tenaga pendidik,” ucapnya lagi.

Instruksi untuk dilakukan redistribusi PPPK juga sudah datang dari Irjen Kemenag. “Instruksi Irjen kemarin sudah ada dan telah disetujui Menteri Agama. Namun, sampai saat ini Kanwil Sumut belum juga merealisasikannya,” sambung guru tersebut.

Menurutnya, para guru PPPK tadi tetap melaksanakan tanggung jawab di tempat mereka didistribusikan, sembari menunggu realisasi janji dari Kakanwil Kemenag Sumut, yakni melakukan redistribusi. Sayangnya, sampai saat ini janji itu tak kunjung dipenuhi.

“Sampai saat ini pihak Kanwil hanya mengatakan redistribusi masih diurus, tapi tak kunjung terealisasi,” ucapnya tegas.

Selain itu, muncul juga kendala terkait penempatan baru mereka. Di antaranya jam mengajar yang tidak terpenuhi di penempatan, sementara madrasah asal membutuhkan.

“Kemudian banyak guru yang akhirnya mengajar tidak sesuai dengan keahlian,” pungkasnya.

Di lain pihak, Ketua Komisi E DPRD Sumut, Edi Surahman Sinuraya bersama anggota Komisi Penyabar Nakhe dan Jonius TP Hutabarat yang menerima audiensi mengatakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kanwil Kemenag Sumut.

“Kita akan menjadwalkan RDP dengan Kanwil Kemenag Sumut. Kita akan bahas apa yang menyebabkan belum juga di redistribusikan-nya mereka ini, padahal sudah ada instruksi dari Irjen di Kementrian Agama. Kita akan mendesak agar aspirasi guru PPPK ini dapat terpenuhi,” ucap Edi Surahman. (DIV)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.