MEDANHEADLINES.COM,Medan – Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Provinsi Sumut menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) ketiga di tahun 2022 dengan tema Pendayagunaan Nilai-nilai Kearifan Lokal Pembentukan Karakter Bangsa Dalam
Ini menjadi agenda penting yang dilakukan organisasi ini menyamakan visi dan misi antara pengurus FPK Provinsi Sumut dengan pengurus se kabupaten/kota.
Ketua Panitia Saifuddin AW SH, SE, MH, CLA, CPCLE mengatakan Rakorda ini digelar selama dua hari dimulai sejak 29-30 Agustus 2022 yang diselenggarakan di Hotrl Grand Jamee, Jalan Gagak Hitam, Medan.
“Dengan Rakorda FPK Se Sumut ini mari kita wujudkan kedamaian dalam keberagaman dan keharmonisan etnis di Sumut,” kata Saifuddin AW, Senin (29/8/2022). “Hal ini perlu guna membangun kemajuan untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dan negara ini,” ungkapnya.
Ia menerangkan FPK ini sendiri dibentuk dengan harapan yang besar dalam menjaga kerukunan multi etnis di Sumut.
“Salahsatunya adalah untuk menggali dan melestarikan kearifan lokal, karena biarpun majemuk tetap kita semua tetap satu bangsa dalam Kebhinekaan. Jadi biar perbedaan terus menjadi identitas bangsa kita,” tegasnya.
Masih menurutnya, tujuan FPK adalah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pemburan kebangsaan. “Kemudian mewujudkan kerjasama yang selaras antara pengurus FPK se kabupaten/kota dan juga dengan tokoh pimpinan, pemuka adat, etnis dan masyarakat dalam memelihara dan menselaraskan pembauran kebangsaan,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua FPK Provinsi Sumut Dr H Arifinsyah, M Ag mengatakan, menjelang tahun politik ini, FPK memiliki peran yang sangat penting.
“Jadi FPK saat ini berperan untuk bagaimana menciptakan kontestasi politik bisa berjalan damai yang kita tahun akan segera berlangsung di 2024,” ujar Arifinsyah.
Ia berharap, Rakorda ini dapat menampung pokok pikiran yang strategis dan penting untuk ditindaklanjuti. “Sebab hasil Rakorda ini memuat upaya pengembangan wawasan multicultural kebangsaan dalam mencari cara efektif,” tegasnya.
Ia menyebut masalah etnis merupakan masalah serius namun sayangnya, FPK di kabupaten kota tak mendapat perhatian penuh dari bupati maupun walikota. Padahal keberadaan FPK ini dalam peranan menjalin perdamaian antara etnis di Sumut dalam menjamin keberagaman.
“Dan kamj sangat berterimakasih kepada Wakil Gubernur Sumut yang sekaligus Ketua Dewan Penasehat FPK Provinsi Sumut atau yang mewakilo berkenan menjadi Keynote Speaker pada acara ini,” pungkas Dr H Arifinsyah.
Sementara itu, Staf Ahli Ekonomi Pembangunan Pemprov Sumut, Dr H Agus Trio Priono yang mewakili Wagubsu mengatakan mengimbau kepada pemerintah kabupaten/koya untuk peduli akan keberadaan FPK Sumut sebagai organisasi yang membina keberagaman.
“Hari ini saya tegaskan kepada bila pemerintah daerah kurang peduli, kami dari Pemprov Sumut akan merekomendasikannya pemerintah daerah mengalokasikan anggaran kepada FPK di kabupaten/kota,” tegasnya.
Ia menerangkan, FPK sendiri terbentuk sebagai amanah dari Permendagri dan dibentuk di 2011 hingga sekarang sudah 3 kali periode. Gubsu telah menerbitkan Pergub sebagai turunan dari Permendagri.
“Dan bisa saja nanti akan dibuat regulasi untuk membentuk FPK di unit terkecil hingga kelurahan dan desa. Ini bentuk sinergi Pemprov Sumut sehingga masalah pembauran bisa mengakar rumput,” katanya.
Pemprov berharap FPK mendeteksi dan mencegah gangguan etnis mulai dari dalam dan luar bahkan melalui media internet. Sehingga bagaimana menciptakan dan menjaga kerukunan multi etnis dan membina pembauran kebangsaan di daerah masing-masing,” pungkas Agus Trio Priono.
Dalam Rakorda tersebut hadir pula sejumlah tamu undangan di antaranya Wakil Ketua II Majelis Adat Aceh Perwakilan Provsu HM Daud Ibrahim didampingi Sekjen nya Muhammad Iqbal SE Ak yang hadir sebagai undangan mewakili etnis Aceh.
Kemudian undangan dari Etnis Melayu,Batak Toba, Mandailing, Karo, Simalungun, Pakpak, Jawa, Bali dan etnis lainnya yg ada di provinsi Sunatetera Utara lebih kurang ada 19 Etnis (div)
