Terkait Pernikahan Anak Habib Rizieq, Polisi Akan Periksa Sejumlah Orang Termasuk Anies

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono. (Suara.com/Tyo)

MEDANHEADLINES.COM– Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis mencopot jabatan Irjen Pol Nana Sudjana dan Irjen Rudy Sufahradi sebagai Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Diduga karena tidak tegas menyikapi acara Habib Rizieq Shihab (HRS) yang menimbulkan kerumunan.

Pesta pernikahan putri Ketua FPI Rizieq Shihab di Jakarta pun berbuntut panjang. Sejumlah orang akan dipanggil polisi karena dituding tidak menaati himbauan pemerintah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut memberi izin juga akan diperiksa polisi. Rencana memeriksa Anies Baswedan akan digelar dalam waktu dekat ini.

Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono mengatakan, selain Anies, pihaknya juga berencana memeriksa pejabat lain, mulai dari RT dan RW di kediaman Rizieq hingga Wali Kota Jakarta Pusat.

 

Ia menuturkan, penyidik sudah mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Anggota Binmas yang bertugas dalam menjaga protokol kesehatan di lokasi acara Habib Rizieq.

Surat yang sama juga ditujukan kepada Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Lurah, Camat, hingga Wali Kota Jakarta Pusat.

“Kemudian KUA, Satgas Covid-19, Biro Hukum DKI, dan Gubernur DKI, dan kemudian beberapa tamu yang hadir. Ini rencana akan kami lakukan klarifikasi,” kata Argo saat jumpa pers di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Protokol kesehatan tidak dipatuhi dalam acara yang digelar pada Sabtu (14/11/2020. Massa berdesak-desakan, sehingga berisiko besar terjadi penularan Covid-19.

“Tindak lanjut penyidik dalam perkara protokol kesehatan atas diselenggarakannya acara resepsi pernikahan putri HRS. Kami mintakan klarifikasi,” kata Argo, Senin (16/11/2020).

Argo menjelaskan, mereka diperiksa atas dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, yang berbunyi sebagai berikut:
Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

“Dengan dugaan tindak pidana pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan,” ujar Argo.(red/suara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *