PN Jaksel Batalkan Denda Grab, KPPU Ajukan Kasasi

KPPU akan melakukan kasasi atas putusan PN Jaksel yang membatalkan sanksi denda kepada PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT TPI/ Rha 

MEDANHEADLINES.COM – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan melakukan kasasi atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan yang membatalkan sanksi denda untuk PT Solusi Transportasi Indonesia (Grab) dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI) pada 25 September 2020.

“Saat ini KPPU tengah mempelajari pernyataan-pernyataan majelis hakim PN Jaksel dan mempersiapkan permohonan kasasi, sembari menunggu memperoleh petikan putusannya. Ditargetkan pada minggu pertama Oktober 2020, permohonan tersebut dapat disampaikan,” kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur dalam siaran pers yang diterima media, Selasa (29/9).

Sebagaimana diketahui, KPPU telah memutuskan Perkara dengan Nomor 13/KPPU-I/2019 pada 2 Juli 2020 yang menjatuhkan sanksi atas pelanggaran Pasal 14 dan Pasal 19 huruf (d) UU Nomor 5 Tahun 1999 kepada Grab dan TPI dalam jasa angkutan sewa khusus yang berkaitan dengan penyediaan aplikasi piranti lunak GrabApp yang diselenggarakan di wilayah Jabodetabek, Makassar, Medan dan Surabaya.

Pasal 14 berbunyi: pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasal produksi sejumlah produk yang temasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

Atas pelanggaran tersebut, GRAB dikenakan denda Rp 7,5 miliar atas pelanggaran Pasal 14 dan Rp 22,5 miliar atas Pasal 19 huruf (d), semnentara TPI dikenakan denda Rp 4 miliar dan Rp 15 miliar atas dua pasal tersebut. Putusan tersebut diajukan keberatan oleh para terlapor ke PN Jaksel.

Terkait putusan tersebut, Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) Sumut sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke KPPU mengaku menghormati keputusan PN Jaksel.

“Saya menghormati proses hukum yang diambil Grab dan TPI karena itu adalah hak mereka untuk mengajukan peninjauan kembali melalui pengadilan umum atas keputusan KPPU sebelumnya,” kata Ketua DPD ORASKI Sumut David Bangar Siagian, Senin (28/9).

Namun dia menegaskan bahwa kasus ini belum final. David mendesak KPPU untuk mengajukan kasasi demi memperoleh keadilan bagi mitra driver yang merasa dirugikan.

“Itu kan baru di pengadilan negeri. Saya mendesak KPPU untuk terus melanjutkan perkara ini sampai tingkat kasasi. Ini belum final,” kata David.

Sebelumnya, Grab dan TPI dinyatakan bersalah oleh KPPU karena dianggap terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Ia berharap KPPU tidak menjadi lemah atas keputusan PN Jaksel.

“Saya berharap KPPU tidak menjadi lemah atas keputusan pengadilan negeri itu karena masih ada langkah hukum yang bisa diambil untuk meneruskan persoalan ini melalui jalur pengadilan umum, dalam hal ini sampai ke tingkat kasasi,” katanya lagi.

David yang juga menjadi salah satu saksi dalam persidangan di KPPU meyakini hasil pemeriksaan oleh KPPU telah cukup membuktikan Grab dan TPI bersalah.

“Bukti-bukti sudah diberikan kepada KPPU melalui saksi-saksi dan juga hasil pemeriksan yang dilakukan di Medan, Jakarta, Makasar dan Surabaya. Sudah mencukupi bagi KPPU untuk menyatakan Grab dan TPI bersalah atas prioritas orderan yang diberikan Grab kepada mitranya yang bergabung di TPI yang mengakibatkan kerugian finansial mitra Grab individu,” papar David.

Dirinya optimis, pihaknya dapat memperoleh keadilan atas kasus ini.

“Saya tetap optimis. Kami sebagai mitra transportasi online adalah rakyat kecil yang sedang berjuang untuk mencari keadilan melalui lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini yang berkompeten menyeselesaikan adalah KPPU,” pungkas David. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *