ORASKI Sumut Desak KPPU Ajukan Kasasi Lawan Grab

ORASKI Sumut sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke KPPU/ Rha

MEDANHEADLINES.COM – Kuasa Hukum Grab, Hotman Paris Hutapea mengklaim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah membatalkan sanksi yang ditetapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap Grab Indonesia dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (TPI).

Terkait putusan tersebut, Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (ORASKI) Sumatera Utara sebagai pihak yang melaporkan kasus ini ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku menghormati keputusan PN Jaksel.

“Saya menghormati proses hukum yang diambil Grab dan TPI karena itu adalah hak mereka untuk mengajukan peninjauan kembali melalui pengadilan umum atas keputusan KPPU sebelumnya,” kata Ketua DPD ORASKI Sumut David Bangar Siagian, Senin (28/9/2020).

Namun dia menegaskan bahwa kasus ini belum final. David mendesak KPPU untuk mengajukan kasasi demi memperoleh keadilan bagi mitra driver yang merasa dirugikan.

“Itu kan baru di pengadilan negeri. Saya mendesak KPPU untuk terus melanjutkan perkara ini sampai tingkat kasasi. Ini belum final,” kata David.

Sebelumnya, Grab dan TPI dinyatakan bersalah oleh KPPU karena dianggap terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Ia berharap KPPU tidak menjadi lemah atas keputusan PN Jakarta Selatan.

“Saya berharap KPPU tidak menjadi lemah atas keputusan pengadilan negeri itu karena masih ada langkah hukum yang bisa diambil untuk meneruskan persoalan ini melalui jalur pengadilan umum, dalam hal ini sampai ke tingkat kasasi,” katanya lagi.

David yang juga menjadi salah satu saksi dalam persidangan di KPPU meyakini hasil pemeriksaan oleh KPPU telah cukup membuktikan Grab dan TPI bersalah.

“Bukti-bukti sudah diberikan kepada KPPU melalui saksi-saksi dan juga hasil pemeriksan yang dilakukan di Medan, Jakarta, Makasar dan Surabaya. Sudah mencukupi bagi KPPU untuk menyatakan Grab dan TPI bersalah atas prioritas orderan yang diberikan Grab kepada mitranya yang bergabung di TPI yang mengakibatkan kerugian finansial mitra Grab individu,” papar David.

Dirinya optimistis, pihaknya dapat memperoleh keadilan atas kasus ini.

“Saya tetap optimis. Kami sebagai mitra transportasi online adalah rakyat kecil yang sedang berjuang untuk mencari keadilan melalui lembaga pemerintahan yang ada, dalam hal ini yang berkompeten menyeselesaikan adalah KPPU,” pungkasnya. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *