Majelis Hakim Kabulkan Gugatan 12 Pengurus Orari

Para pengurus harian Orari di Sumut usai sidang gugatan/ Handout

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas I-A Medan mengabulkan gugatan 12 pengurus harian Organisasi Amatir Radio Indonesia (Orari) di Sumatera Utara. Ketua Majelis Hakim Tengku Oyong menyatakan Surat Keputusan Nomor: Kep-010/OP/KU/2019 dan Surat Keputusan Tergugat I Nomor: Kep-008/OP/KU/VIII/2019 tentang pengukuhan pengurus Orari daerah Sumut masa bakti 2019-2024 cacat hukum, tidak sah dan tidak berharga dengan segala akibat hukumnya.

“Mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menyatakan tergugat satu telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menolak eksepsi tergugat,” kata Oyong di PN Medan sambil mengetuk palu pada Selasa (21/7).

Para penggugat adalah Kemas Muh Oswiman dan Khairul Ikhwan selaku wakil ketua dan bendahara Orari Kabupaten Asahan. Daksina Sembiring dan Torang AJ Siregar, pengurus Orari Kabupaten Karo, M Asywinsyah Putra dan Wiyanto selaku ketua dan sekretaris pengurus Orari Deliserdang.

Kemudian, H Zahrin AB SP dan Eko Priwibowo selaku ketua dan sekretaris Orari Kecamatan Medan Kota, Sugiono dan Nurianto selaku ketua dan sekretaris Orari Medan Utara, Ronald Marojahan Tampubolon dan Eddy Setiawan selaku wakil ketua dan sekretaris di Orari Kecamatan Medan Barat.

Gugatan perdata tentang perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) ditujukan kepada ketua umum Orari Indonesia (tergugat 1), ketua Orari Daerah Sumut (tergugat 2), dewan pengawas dan penasehat Orari Sumut serta Indonesia.┬áPara penggugat memberikan kuasa kepada Erwin Adhanto, Khairun Na’im dan Bambang Indra Gunawan yang semuanya advokat pada Law Office of BN & Partners.

Kuasa hukum penggugat Khairun Na’im mengapresiasi putusan hakim yang menurutnya berlandaskan keadilan.┬áDia menjelaskan, gugatan bermula dari pelaksanaan musyawarah daerah (musda) pada Agustus 2019 yang dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD-ART) organisasi.

“Contohnya, pengurus pusat memiliki hak suara padahal hak ini hanya milik Orari daerah,” kata Na’im, Rabu (22/7).

Kemudian, pelanggaran terkait mandat dualisme yang dinyatakan tidak sah oleh ketua Orari Sumut yang ternyata dipergunakan untuk pelaksanaan musda, sementara pemberian mandat yang sah tidak masuk ke dalamnya.

Putusan hakim menyatakan musda melanggar AD-ART sehingga SK dari Orari pusat dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum dengan segala bentuk hukumnya.

“Menghukum pengurus daerah untuk tidak melakukan kegiatan apapun terkait Orari Sumut, artinya dibekukan,” ucap dia.

Ditanya soal jawaban kuasa hukum tergugat yang akan melakukan banding terhadap keputusan majelis hakim, Na’im mengaku siap menghadapinya. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *