MEDANHEADLINES.COM, Medan – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD memberikan pesan dalam bentuk pantun kepada penyelenggara Pilkada serentak di Sumatra Utara, Jumat (3/7/2020).
Hal itu disampaikan Mahfud saat melakukan pertemuan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian dengan penyelenggara pemilu dan kepala daerah di Sumut
“Naik kuda ke Cianjur dengan maksud membeli kencur. Lakukan Pilkada dengan jujur, agar anda tidak hancur. Kalau anda curang sekarang berjaya, suatu saat akan hancur percaya ndak ? itu hanya menunda kalau tidak terpuruk (sekarang ) ini, akan terpuruk setelah selesai jabatan,”ujar Mahfud, dalam kata sambutanya.
Kata Mahfud, Pemilu bisa berlangsung dengan baik jika penyelenggara sebagai salah satu elemen memiliki kesadaran kolektif. Penyelenggara harus menjalankan tugas dan fungsi pokoknya sesuai aturan.
“Bawaslu, tugasnya begini, KPU begini, Gubernur begini, Bupati begini jadi jaga tugas pada posisi masing masing, jaga secara keloktif. Semua akan baik , jangan berharap pada satu instusi,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu, Mahfud sempat menjelaskan secara panjang soal demokrasi. Kata Mahfud, Demokrasi sebenarnya unik. Sehingga penyelenggara harus menjalankan Pemilu sebaik mungkin.
“Demokrasi dan negara itu sesuatu yang unik, diperbaiki di sini mencuit di sini, di treatment di sini mencuit di sana, terus begitu, demokrasi itu terus berbagi. Ketika kita katakan begini, hakim tidak, ketika hakimnya iya, polisinya tidak. Ketika polisi bisa diberi pengertian jaksanya lainnya lagi politisiya lain lagi, nah itulah demokrasi,” ujar Mahfud.
Pada kesempatan yang sama, Mendagri Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada serentak tahun ini, segera mencairkan seluruh dana hibah yang sudah tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Lantaran sampai saat ini, masih ada beberapa daerah yang belum mencairkan seluruhnya.
Laporan yang diterima Tito dari dari Ketua KPU dan Bawaslu Sumut, prinsipnya semua daerah yang akan menggelar pemilihan di Sumut telah siap.
Bahkan Gubernur Sumut sudah memberikan hibah tanah dan kantor untuk KPUD provinsi. “Itu menunjukkan kesungguhan dari bapak Gubernur untuk mendukung proses demokrasi yang ada. Kemudian dari sisi anggaran tadi sudah saya sampaikan sebagian besar anggaran untuk Pilkada dari NPHD oleh daerah kepada KPUD, Bawaslu ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh,” katanya.
Terkait anggaran Pilkada di Sumut, hanya sebagian kecil daerah yang belum melakukan pencairan, di antaranya, Mandailing Natal dan Samosir. Namun dalam pertemuan itu, kepala daerah yang bersangkutan sudah menyampaikan komitmen untuk menyelesaikan pencarian dana hibahnya.
“Bupatinya menyampaikan tanggal 7 Juli akan diberesin semua. Hanya ada masalah internal di Bawaslu yang di Samosir. Nah kemudian dari APBN juga yang sudah dihibahkan atau yang sudah ditransfer oleh Kemenkeu sebanyak lebih kurang 996 miliar dan kepada bawaslu sebanyak 157 miliar, itu juga sudah nyampe juga di KPUD kabupaten dan kota. Sudah dibagi oleh KPU dan Bawaslu pusat,” ujarnya.
Artinya, lanjut Tito, anggaran dari daerah sebagian sudah masuk. Ada yang 100 persen ditransfer. Kemudian dana yang dari APBN sebagian sudah masuk untuk tahap pertama. Untuk wilayah Sumatera Utara sudah masuk seluruhnya.
“Tinggal yang kita minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD masing-masing karena tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid, nah itu kira-kira,” kata Mendagri. (red)
