Beredar Screenshot Status Whatsapp Menyebut Musa Rajekshah sebagai Ketua Golkar Sumut

Truk berisi bantuan yang ditempel spanduk bergambar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Musa Rajekshah/ Handout

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah disebut-sebut sebagai ketua Golkar Sumut. Tudingan tersebut berhembus pasca beredarnya screenshot status Whatsapp kader Partai Golkar Sumut Widya Agustina Lubis pada Jumat (8/5) sore.

Pada gambar sebuah truk berisi bantuan yang ditempel spanduk bergambar Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Musa Rajekshah, mantan calon legislatif 2019 dari partai berlambang beringin ini menulis: bantuan pribadi oleh Ketua Golkar Sumut Bapak Musa Rajeckshah 4000 sembako siap disalurkan untuk masyarakat yg membutuhkan & terdampak Covid-19.

Tidak diketahui apa yang melatarbelakangi Widya menulis status tersebut, hingga berita ini diturunkan, konfirmasi wartawan belum dibalasnya.

Menanggapi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar Hasrul Benny Harahap lewat pesan singkatnya kepada wartawan mengatakan, apa yang tertulis di spanduk tersebut tidak benar.

“Kalau ketua Golkar Sumut-nya yang gak betul ini,” tegas Benny, Jumat malam.

Ketua Forum Rakyat Sumatera Utara (Forsu), Ahmad Faisal Nasution menilai, Musa Rajekshah terlalu ambisius. Penilaiannya ini terkait beredarnya foto Musa membagikan bantuan sembako bersama sejumlah kader Golkar.

“Menurut saya, itu terlalu ambisius dan pencitraan. Belum lagi menjadi ketua, sudah berani menjual jabatan ketua,” kata Faisal.

Kondisi ini sangat memprihatinkan, mengingat bantuan kepada masyarakat Sumut ditampuk pimpinan termasuk wakil gubernur belum selesai dengan baik.

“Untuk urusan bantuan pemerintah aja belum selesai, muncul pula mengatasnamakan bantuan pribadi, padahal bantuan dari Pemprovsu saja belum sepenuhnya tersalur dengan baik. Itu nggak bohong lo, makanya ini saya bilang nampak pencitraannya, yang wajib sajalah dilaksanakan, jangan pencitraan terus,” ujarnya.

Faisal berharap seluruh kader partai yang punya hak suara dalam penentukan pimpinan agar bijak menyikapi sosok yang tepat untuk menjadi pemimpin ke depan. Bab IV Pasal 6 dan 7 Anggaran Dasar Partai Golkar mengatur tentang kader bahwa salah satu syarat menjadi kader harus lulus dan mengikuti diklat kader Partai Golkar.

“Kalau ada yang ngaku kader partai tapi gak pernah ikut diklat, itu namanya pembohongan publik. Berkaca dari hal ini, pemilik suara harus bijaklah menentukan pilihan,” pungkasnya.

Ditempat terpisah, Diman (45) warga Jalan Ambai Medan yang sehari-hari menarik becak sangat menyayangkan tindakan Musa. Katanya, urusan yang wajib saja belum dijalankan, malah ngurusin yang gak wajib. Meski diketahui melalui surat edaran Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dalam surat edaran Nomor: S1-01/GOLKAR/IV/2020 tanggal 30 April 2020 tentang Intruksi Perpanjangan Masa Penugasan Pengurus dan Personalian DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota.

“Urus dulu kami, Pak… Jangan main partai-partailah, gak elok dipandang, cukup sebagai wagub saja bapak kasih batuan merata kami sudah senang, terbantu. Ini yang dari provinsi aja belum nyampe, malah bawa-bawa partai, perhatikan saja warga bapak, rakyat bapak ini,” keluh Diman. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *