Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. (Suara.com/Ria Rizki)
MEDANHEADLINES.COM – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD telah melakukan pertemuan dengan Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Listyo Sigit di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020). Dalam pertemuan itu, Mahfud mengaku memberikan ultimate terkait penegakkan hukum.
Saat bertemu Listyo, Mahfud menyampaikan pesan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni penegakkan hukum tidak boleh dipengaruhi oleh situasi politik apapun. Ia mencontohkan apabila ada kepala daerah yang terseret kasus korupsi namun karena situasi politik di daerahnya tengah memanas, maka kasusnya malah dihentikan sementara prosesnya. Hal tersebut yang menurutnya tidak perlu dilakukan.
“Misalnya di daerah tertentu ada bupati korupsi, lalu untuk meredam situasi politik didiamkan dulu atau pernah ada situasi politik tertentu didiamkan dulu itu tidak boleh, harus tetap jalan sesuai dengan aturan-aturan,” kata Mahfud.
Meski demikian, Mahfud tidak merinci apakah dalam pertemuan itu juga membahas soal pelanggaran hukum di Papua. Namun, ia menuturkan bahwa yang dibahas ialah penegakkan hukum.
“Tapi yang menyangkut Papua tadi memang saya sebut misalnya dugaan korupsi, berdasar temuan BPK ada laporan-laporan masyarakat yang terjadi di Papua itu supaya tidak terpengaruh oleh isu orang mau merdeka,” ujarnya.
“Jadi jangan karena nanti ini kalau ditindak lalu mereka mau menggelorakan Papua merdeka. Itu soal lain ada penanganan sendiri hukumnya itu, jangan terpengaruh itu,” Mahfud menambahkan.
Pesan Mahfud kepada Listyo tersebut juga karena berlandaskan aspirasi masyarakat Papua kepadanya.
Aspirasi itu diantaranya banyak pejabat-pejabat di Papua yang tersandung kasus korupsi dan mereka berharap prosesnya tidak berhenti begitu saja dan hanya karena melihat situasi sosial dan politik.(red/suara.com)
