KPK Diminta Selidiki Proyek Pembangkitan Sicanang HRSG 2.2

GM Gakari melakukan aksi damai di kantor Kitsbu. Menuntut proyek PLTGU Sicanang yakni HRSG 2.2 dihentikan/handout

MEDANHEADLINES.COM, Medan – Massa mengatasnamakan Generasi Muda Gabungan Rakyat Indonesia (GM Gakari) melakukan aksi damai di depan kantor Pembangkitan Sumatera Bagian Utara (KITSBU), di Jalan Brigjen Katamso, Medan. Menuntut proyek Pembangkitan Listrik Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Sicanang yakni Heat Recovery steam Generator (HRSG 2.2), dihentikan.

Mereka menuding kalau pengerjaan proyek PLN Pembangkit Sektor Belawan ini tidak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Welding Procedure Specification (WPS). Temuan di lapangan dan laporan masyarakat menguatkan dugaan tersebut. System Joint Welding-nya tidak ada dalam WPS dan petunjuk dari Disnakertrans atau migas.

System joint seperti ini hanya dilakukan perusahaan yang tidak mempunyai pengalaman, maka harus segera dihentikan,” teriak Koordinator Lapangan Koko, Jumat (15/11).

Kalau tidak dihentikan, lanjut Koko dalam orasinya, akan mengakibatkan kerusakan material dan sistem kehandalan pembangkit. Akan lebih mudah bocor sebelum masa perawatannya. Pengerjaan pipa yang dalam istilah kelistrikan disebut joint pipe jelas terlihat tidak rapi dan melanggar prosedur. Umumnya, jika yang mengerjakan proyek adalah perusahaan berkompeten di bidangnya yaitu perweldingan, maka joint pipe seperti itu tidak akan dilakukan.

“Pengerjaanya terkesan asal-asalan, tidak mengikuti SOP, ini akan menimbulkan kerugian negara yang berkepanjangan dan juga merugikan masyarakat. Pekerjaan ini harus benar-benar memiliki keahlian khusus supaya masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” ucap orator.

Untuk itu, GM Gakari meminta KPK, Polda Sumut, dan Kejati Sumut menyelidiki kasus ini. Meminta gubernur Sumut dan kementerian terkait mengevaluasi pekerjaan di pembangkit tenaga listrik PT PLN (Persero) Cabang Sicanang, Belawan. Menghentikan pengerjaan proyek untuk menghindari terjadinya kerugian negara yang besar. Meminta instansi terkait memutus kontrak kerja terhadap pekerjaan yang tidak profesional dan mengantongi sertifikat di bidangnya. Terakhir, meminta divisi cyber pungli segera membentuk tim investigasi.

“Kalau tuntutan kami ini tidak ditanggapi PLN, kami akan melakukan aksi yang lebih besar lagi,” tegas Koko.

Tidak satupun utusan dari PT PLN (Persero) Kitsbu yang menemui massa. Hanya petugas satuan pengamanan yang berdiri-berdiri di depan pintu gerbang yang ditutup. Massa sempat menggoyang-goyang gerbang tersebut namun PLN tetap bungkam. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *