Terkait Kabinet Baru Jokowi, Ketua MPR : Harus Komunikatif Dan Responsif

MEDANHEADLINES.COM – Ketua MPR RI Bambang Soesato mengingatkan Presiden Jokowi untuk mendengar sejumlah masukan dari berbagai elemen masyarakat agar pemerintahan baru di Periode 2019-2024 menjadi semakin baik

Dikatakannya, tak hanya untuk presiden imbauan yang sama juga ia alamatkan untuk institusi yang ia jabat serta lembaga lainnya seperti DPR dan DPD RI

“Semua elemen baik eksekutif maupun legeslatif harus semakin pro aktif dalam menyerap aspirasi masyarakat di semua daerah. Penyerapan aspirasi atau permasalahan itu kemudian dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya,” ungkapnya melalui keterangan tertulis uang diterima Medanheadlines.com

Dikatakannya, Hasil kerja nyata pemerintah dan parlemen masa bhakti terdahulu harus lebih ditingkatkan.

Terlebih akhir akhir ini, menurutnya, Berbagai rangkaian unjuk rasa dan ledakan beberapa peristiwa, baik di Papua maupun beberapa kota di Jawa dan Sulawesi harus menjadi renungan bersama.

Rangkaian pesan dari unjuk rasa dan peristiwa itu secara tidak langsung menjadi masukan bagi pemerintah baru nantinya, dan juga masukan bagi DPR, MPR dan DPD.

“Konsekuensinya, Presiden terpilih Joko Widodo bersama Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin harus memilih menteri yang tidak sekadar pekerja keras seperti periode sebelumnya, tetapi juga sosok menteri yang responsif terhadap aspirasi masyarakat di semua daerah,” ungkapnya

Aspirasi dan ketidakpuasan antara daerah yang satu dengan lainnya pasti tidak sama, karena karakter daerah dan masyarakat Indonesia memang berbeda-besa.

Papua dapat dijadikan contoh kasus. Dalam lima tahun terakhir, Pemerintah telah memberi perhatian lebih kepada Papua. Namun, segala seusatu yang telah dikerjakan di Papua itu ternyata belum bisa memuaskan semua elemen masyarakat di Papua. Berangkat dari kecenderungan itu, Pemerintah bersama parlemen tentu harus mencari rumusan baru untuk menjawab aspirasi masyarakat Papua.

” Menjadi hak prerogatif presiden untuk memilih sosok menteri dari berbagai komunitas, termasuk unsur partai politik (Parpol) maupun para profesional. Karena Indonesia masih harus mengejar ketertinggalan pada beberapa sektor, Sosok menteri yang mau bekerja keras tentu menjadi persyaratan utama. Syarat lain yang tidak kalah pentingnya adalah sosok menteri yang juga responsif dan komunikatif dengan semua elemen masyarakat,” pungkasnya

Menurutnya, Menteri yang komunikatif dengan publik amat diperlukan agar dia mau mendengar dan menyerap aspirasi publik.

“Penyerapan aspirasi itu kemudian direspons para menteri melalui program kerja dan kebijakan atau peraturan menteri,” tutupnya. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *