Kiosnya Dibongkar Satpol PP, Puluhan Ibu-ibu Histeris

MEDANHEADLINES.COM, Kota Sibolga – Puluhan Pedagang yang merupakan mayoritas ibu- ibu histeris saat sejumlah petugas Satpol PP melakukan penertiban pedagang di Jalan Horas, Kelurahan Pancuran Bambu, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Sumatera Utara, Selasa (2/9)

“Kios ini sudah lama kami tempati. Dan dari kios inilah kami punya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami,” kata salah seorang pedagang di lokasi.

Pedagang lain menyebut, pembongkaran yang dilakukan oleh petugas dinilai tidak manusiawi karena mereka mengaku belum mendapat solusi dari pemerintah Kota Sibolga.

“Pernah diadakan pertemuan, katanya hanya penertiban, bukan pembongkaran. Kenapa sekarang jadi pembongkaran. Kalau sudah dibongkar, kemana lagi kami jualan. Apalah yang mau kami kasih makan anak-anak kami. Apa lagi biaya sekolah mereka. Sedangkan, mereka kami sekolahkan, supaya tidak bodoh seperti kami ini,” kata salah seorang pedagang bernama Ina Rani di lokasi

Meski diwarnai tangisan dan teriakan histeris dari pedagang, namun sebanyak 17 kios tetap dibongkar puluhan petugas Satpol PP Kota Sibolga.

“Sampai mati, kami akan bertahan. Kami siap mati, daripada anak-anak kami tidak makan,” pungkasnya.

“Seharusnya pemerintah melayangkan surat pemberitahuan sebelum kios dibongkar,” kata salah seorang pedagang.

Sementara itu Kasat Pol PP Kota Sibolga, Singkat Sijabat mengatakan, Dalam pembongkaran ini, Ia Juga melibatkan sejumlah petugas Kepolisian dari Polsek Sambas untuk melakukan pengawalan.

“Kita akan lakukan pendekatan secara persuasif. Kita jelaskan peraturan apa yang telah dilanggar,” kata Singkat.
Singkat mengungkapkan, sebanyak 17 kios akan dibongkar oleh petugas. Ia mengaku, kios tersebut tidak mengantongi izin dari pemerintah.

“Disamping keberadaan kios ini mengantongi izin, penertiban juga bertujuan agar daerah ini tidak kumuh,” kata Singkat.
Singkat juga menambahkan, selain tidak memiliki izin, keberadaan kios selama puluhan tahun telah bertentangan dengan Perda nomor 4 tahun 1995.

Dalam perda itu, kata Singkat dijelaskan bahwa pedagang tidak diperbolehkan menggunakan trotoar dan menggunakan bahu jalan untuk berjualan.

“Mereka (pedagang) ini ilegal, tidak memiliki izin. Dan kalau mengacu pada Perda Nomor 6 tentang retribusi, disini mereka ini tidak membayar retribusi,” Pungkasnya. (hen)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *