Pengamat Sebut Ada 4 Akar Konflik diPapua, Diskriminasi Salah Satunya

Massa pengunjuk rasa di halaman Kantor Gubernur Papua di Jayapura. (Antara).

MEDANHEADLINES.COM – Tindakan rasis dan pengepungan terhadap asrama mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur menjadi pemantik gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat. Peneliti Tim Kajian Papua LIPI Aisyah Putri Budiarti menyebut jika diskriminasi hanya menjadi satu dari empat akar masalah konflik di Papua.

Empat akar masalah konflik tersebut ditemukan LIPI dalam penelitiannya pada 2009 silam. Diskriminasi seperti yang disebutkan Aisyah, menjadi pemicu adanya masalah besar dan hal tersebut terbukti dengan kondisi Papua sekarang ini.

Setelah diskriminasi, pelanggaran HAM yang terjadi di bumi Cendrawasih juga masih menjadi masalah hingga saat ini. Pendekatan secara represif yang pernah dilakukan pada zaman orde baru memang sudah dicabut dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi pun sudah berjanji untuk menuntaskan masalah pelanggaran HAM.

Akan tetapi, bak angin berlalu, janji tersebut nyatanya tidak mengurangi tingkat pelanggaran HAM yang terjadi di Papua.

“Minta dituntaskan pada Jokowi terpilih di awal 2014, di (hari raya) Natal. Di Papua juga harus ada penyelesaian pelanggaran HAM tapi sampai saat ini (peristiwa) Wasior Wamena dan Panai ini belum terselesaikan,” ujarnya.

Kemudian masalah ketiga ialah kegagalan pembangunan. Adanya ketidakmerataan pembangunan di Papua membuat warga asli Papua (WAP) yang tergolong ke dalam masyarakat miskin malah akan semakin miskin ketika Indeks Pembangunan Manusia (IPM)-nya rendah.

“LIPI mengadakan riset menemukan kondisi kemiskinan semakin tinggi dan IPM semakin rendah itu berada di wilayah kabupaten kota yang mayoritas OAP makin tinggi semakin banyak masalah kemiskinan yang IPM temukan,” ujarnya.

“Ini ironi sebenarnya, karena otonomi khusus (otsus) sudah berjalan hampir 30 tahun, tapi kok enggak ada perubahan padahal Otsus itu untuk OAP,” lanjutnya.

Kemudian akar masalah keempat yakni status politik Papua. Menurutnya, pemerintah pusat seringkali mengenyampingkan sejarah politik Papua dan status politik Papua. Aisyah melihat adanya perbedaan perspektif tentang status politik dan integrasi Papua masuk ke Indonesia. (red/suara.com)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *