Superblok Borneo Bay City, Jualannya APL di Kalimantan Timur

PT Agung Podomoro Land Tbk (APL). Handout

MEDANHEADLINES.COM, Rencana pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur dinilai bakal mengutungkan pebisnis properti. Apalagi perusahaan tersebut sudah mengembangkan bisnisnya di wilayah tersebut. Contohnya PT Agung Podomoro Land Tbk (APL) yang mengembangkan superblok Borneo Bay City melalui anak usahanya PT Pandega Citra Niaga (PCN).

Kawasan yang mengintegrasikan hunian, bisnis, dan perdagangan ini berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektare. Berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Balikpapan. Superblok terdiri atas tujuh menara dengan total 1.220 unit yang dibangun di atas mall lima lantai. Dalam kawasan Borneo Bay City terdapat tiga mall, apartemen Borneo Bay Residence, hotel bintang lima, nature park, dan gourmet tower.

“Kawasan ini dikembangkan dengan design internasional, didukung teknologi nyaman dan aman menjadi jaminan untuk para penghuni. View apartemen menghadap ke Selat Makassar membuat hunian semakin bernilai,” kata Chief Executive Officer (CEO) Borneo Bay City, Paul Christian dalam keterangan resminya, Kamis (29/8).

Paul menambahkan, perusahaannya telah melakukan serah terima sekira 500 unit di Superblok Borneo Bay City kepada para konsumen. Aktivitas mall dan hotel di kawasan ini juga telah berjalan dan mendapatkan animo yang sangat positif dari masyarakat.

“Pemindahan ibu kota ke Kaltim tentu menjadi peluang bagi sektor properti. Namun komitmen kami saat ini adalah mendukung Kota Balikpapan menjadi new metropolitan city yang menguntungkan masyarakatnya,” tambah dia.

Menurutnya, keputusan pemerintah memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan menjadi peluang pengembangan dunia properti. Apalagi bagi pengembang yang sudah memiliki aset dan proyek di pulau terbesar itu.

Executive Director Indonesian Property Watch (IPW) Ali Tranghanda menilai, sektor properti akan menjadi salah satu komponen utama dalam pemindahan ibu kota. Selain kebutuhan perumahan bagi para ASN yang jumlahnya mencapai ribuan, sektor usaha juga membutuhkan ruang-ruang kantor untuk menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintahan pusat.

“Tingkat hunian akan semakin tinggi karena 1,5 juta ASN akan pindah ke sana, permintaan tinggi di hunian komersial. Itu akan meningkatkan pembelian secara luar biasa, tapi kan harus didahului dengan infrastruktur karena properti tanpa infrastruktur tidak akan jalan. Memang pemerintah akan menggenjot infrastruktur dulu karena bersinggungan dengan perumahan, propertilah..” kata Ali.

Sejak muncul wacana perpindahan ibu kota, ada tren kenaikan harga properti meskipun belum ada transaksi. Sebagai gambaran, laporan per kuartal sejak awal 2019 menunjukkan kenaikan harga sebesar 6-7 persen.

“Itu termasuk tinggi, tapi masih wajar. Sedangkan laporan secara tahunan (year on year) tumbuhnya 13 persen. Termasuk tinggi juga tapi masih normal,” ujarnya. (Rha)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *