MEDANHEADLINES.COM, Medan -Seluruh bupati/wali kota di wilayah Sumatera Utara diajak untuk berkomitmen dalam mewujudkan Sumut menjadi Provinsi Layak Anak. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan memperbanyak Sekolah Ramah Anak.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut), Sabrina ketika memberikan paparan mengenai Sekolah Ramah Anak pada Pelatihan Konvensi Hak Anak dan Sekolah Ramah Anak Bagi Pendidikan dan Tenaga Pendidikan di Medan, Selasa (6/8).
Sabrina mengatakan, Saat ini Pemprov Sumut sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Provinsi Layak Anak, dan Salah satu indikatornya harus memiliki Sekolah Ramah Anak.
” Saat ini dari 33 kabupaten/kota di Sumut, baru 14 kabupaten/kota yang layak anak, Karena itu, lewat acara ini kita mendorong agara bupati dan wali kota juga harus punya komitmen yang sama mewujudkan Provinsi Layak Anak,” ucapnya.
Sabrina menjelaskan, Sekolah Ramah Anak adalah salah satu upaya untuk menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang andal.
“Anak-anak ini adalah generasi penerus, kita harus berpikir bagaimana membuat mereka mempunyai suatu ruang hidup, yang membuat mereka tumbuh berkembang dengan baik, sehingga ketika mereka menggantikan posisi kita sudah menjadi SDM yang andal,” jelasnya.
Sementara itu, Deputi Menteri Bidang Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Lenny N Rosalin mengatakan, gerakan Sekolah Ramah Anak merupakan bagian dari usaha mewujudkan Indonesia Layak Anak.
“Tujuan akhir Indonesia Layak Anak bisa terwujud jika 34 provinsi di Indonesia layak anak. Ada 24 indikator, salah satunya Sekolah Layak Anak. Kita meminta kepada semua daerah agar memiliki Sekolah Ramah Anak, agar bisa mewujudkan kabupaten/kota layak anak,” sebutnya.
Guna mewujudkan Sekolah Ramah Anak, Kementerian PPPA melakukan penilaian dan evaluasi pada setiap sekolah.
“Kita melakukan evaluasi setiap tahun, sekaligus memberi penghargaan. Di Indonesia ada 17 ribu Sekolah Ramah Anak. Kita dalam membangun anak-anak ini memang tak bisa sendiri, dinas-dinas terkait harus saling berkerja sama,” terangnya.
Lenny menuturkan, Sekolah Ramah Anak merupakan kawasan bebas rokok, kawasan bebas narkoba, Unit Kesehatan Sekolahnya berjalan, kantin dan panganannya juga harus menyehatkan.
“8 jam anak anak kita berada di sekolah, hampir sepertiga hidupnya berada di sekolah, jadi kalau kita tidak buat mereka nyaman di sekolah, bagaimana dengan masa depannya,” tuturnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nurlela menyampaikan, Sekolah Ramah Anak harus mampu melindungi dan menjamin keselamatan anak-anak dari gangguan fisik, psikososial dan resiko bencana. Mengembangkan budaya sekolah atau madrasah yang peduli lingkungan dan mengedepankan nilai-nilai luhur bangsa, termasuk dalam situasi darurat.
“Hingga membuka kesempatan belajar bagi setiap anak perempuan dan laki-laki, termasuk yang memerlukan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus,” Pungkasnya.(red)
