MEDANHEADLINES.COM, Medan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan Medan menjadi kota Metropolitan terkotor di Indonesia mendapat berbagai tanggapan, Salah satunya dari Wakil DPRD Kota Medan Ikhwan Ritonga
Menurutnya, ‘Pemberian gelar’ dari kementerian itu merupakan sebuah preseden yang sangat buruk dan memalukan bagi ibukota Sumatera Utara tersebut
” Apa yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup atas instruksi Wakil Presiden bahwa kota Medan sebagai bagian ibukota Propinsi Sumatera Utara sangat-sangat memalukan.Dan ini merupakan preseden terburuk karena Kota Medan ini merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia,tapi citra yang diberikan sudah tidak pas,” kata Ihwan, Selasa (15/1/2019).
Dikatakannya, Walikota Medan,Dzulmi Eldinharus melakukan evaluasi terhadap Operasi Perangkat Daerah ( OPD) Pemko Medan.
” Sudah kita tidak meraih Adipura,tapi mendapatkan predikat kota terkotor,maka kita berharap agar Walikota Medan untuk melakukan tahapan evaluasi atas seluruh Opei Perangkat Daerah (OPD) nya,” ucapnya.
Dalam hal ini,Ihwan berharap agar seluruh OPD yang ditempatkan benar-benar sosok yang mau bekerja keras untuk kemajuan sebuah kota.
” Jangan lagi ada para Kepala Dinas atas OPD ini yang ditempatkan hanya mampu cakap-cakap atau membuat konsep saja dengan retorika yang terkesan sangat wah.Tapi,faktanya dilapangan tidak bisa bekerja melakukan pembenahan secara nyata untuk kota ini,” tegas Ihwan.
Menurutnya, selama ini pihaknya melihat seluruh Kepala Dinas yang ditempatkan hanya mampu membuat konsep secara lisan dan tulisan,tapi membuktikan secara nyata tidak mampu.
” Dengan predikat Medan sebagai kota terkotor jelas sangat memalukan.Dan fakta memang dilapangan persoalan penanganan sampah belum tuntas masih berserakan secara sembarangan sehingga terkesan sangat kumuh dan kotor ,tapi mana kinerja OPD atau Dinas Kebersihannya seluruhnya hanya mampu memaparkan konsep- konsep saja,”tuturnya.
Diketahui,Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengumumkan 10 kota terkotor dalam penilaian Adipura 2018. Pengumuman kota terkotor ini atas instruksi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Senin (14/1/2019), saat memberikan sambutan dalam pemberian penghargaan Adipura di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta. (red)
